5 Fakta PPKM yang Dinilai Tidak Efektif Oleh Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang sudah berlangsung sejak 11 Januari silam, ternyata dinilai tidak efektif oleh Presiden Jokowi. Presiden menilai, laju penularan Covid-19 tetap tinggi.

Berikut fakta-fakta seputar PPKM

1. Diberlakukan di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Airlangga Hartarto telah mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama dua pekan, 11-25 Januari 2021.

PPKM pada dasarnya membatasi kegiatan masyarakat di sejumlah kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan ini membatasi kegiatan masyarakat seperti menutup fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya. Hanya kegiatan di sektor esensial saja yang dibuka dengan syarat tertentu.

"Sekali lagi ini adalah pembatasan bukan pelarangan sehingga tentu kita mendorong mobilitas kalau tidak perlu ya di rumah, tidak perlu berpelesir, karena pelesir itu tempat-tempat umum ditutup semua," kata Airlangga konferensi pers secara virtual, Kamis (7/1/2021).

Baca Juga: Dinilai Tak Efektif, KSP: PPKM Hanya Tekan Mobilitas 10-25 Persen

Pelarangan pelesiran itu, kata Airlangga untuk mencegah terjadi penularan virus corona atau Covid-19 pada cluster baru, seperti klaster keluarga dan perkantoran. Adapun kegiatan esensial yang tetap berjala

2. Diperpanjang 26 Januari-8 Februari

Setelah PPKM tahap pertama dinilai tidak membawa hasil, akhirnya pemerintah memperpanjang  Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Alasan PPKM diperpanjang karena tingkat penularan masih tinggi. 

Data yang disampaikan Airlangga menjelaskan, per 20 Januari 2021, tingkat kasus positif Covid-19 akumulasinya 939.948 orang dengan tingkat kesembuhan 81,2%, tingkat kematian 2,9%, dan positivity rate 16,6%.

Sementara hasil monitoring masih banyak daerah yang tinggi kasus terinfeksi Covid-19.

Baca Juga: Presiden Jokowi Akui PPKM Belum Mampu Menekan Laju Penularan Covid-19

"Hasil monitoringnya, beberapa daerah secara nasional ada 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi, 41 kabupaten/kota risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota risiko rendah. Dari 7 provinsi terlihat masih ada peningkatan di 5 provinsi dan yang mengalami penurunan Banten dan Yogyakarta," ujar Airlangga. 

3. Dinilai Tidak  Efektif

Secara mengejutkan, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa PPKM yang sedang berjalan dinilai tidak efektif. Hal itu disampaikan  dalam rapat terbatas pendisiplinan melawan Covid-19 di Istana Bogor pada Jumat (29/1/2021). Kebijakan PPKM ini dinilai tak berdampak pada penurunan mobilitas dan kegiatan masyarakat.

“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada,” kata Jokowi berdasarkan rekaman rapat, Minggu (31/1/2021).

4. Ajak Para Epidemiolog Sebanyak-banyaknya

Demi mendesain kebijakan PPKM yang efektif, Presiden Jokowi juga meminta para menteri koordinator mengajak sebanyak mungkin para pakar dan epidemiolog. 

Baca Juga: Jokowi: Implementasi PPKM Tidak Tegas dan Inkonsisten!

“Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog sehingga di dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif,” kata Jokowi.

5. Cari Cara  Sederhana Tekan Angka Penularan Covid-19

Menurut Presiden Jokowi, permasalahan PPKM adalah pada implementasi di lapangan yang belum efektif dan tegas. "Ini hanya masalah implementasi sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan,” katanya.

Jokowi juga meminta jajarannya agar menemukan cara-cara yang lebih sederhana dalam menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia. Dengan cara yang sederhana sehingga masyarakat mampu memahami pentingnya penerapakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).

“Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apasih yang namanya 3M,” ujarnya.