Ngabalin Bantah Keras Tudingan Natalius Pigai soal Rasialisme Ulah Buzzer Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah dianggap mengendalikan kelompok buzzer untuk bertindak rasialisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Tuduhan tersebut mendapat bantahan keras dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Menurut Ngabalin, kecurigaan yang dilayangkan Pigai terhadap pemerintah ini tidak berdasar.

Baca Juga: Tersangka Kasus Rasisme, Ambroncius Nababan Ditahan Penyidik Bareskrim!

"Ya pasti lah (kecurigaan Pigai tidak benar), masa mau pakai. Kayak mimpi lah, komentar-komentarnya (Pigai) kan semuanya mengawang kayak orang mimpi," kata Ngabalin dikutip dari Kompas.com, Rabu (27/1/2021).

Ngabalin justru mempertanyakan kecurigaan Pigai. Ia merasa heran pemerintah dituduh mengendalikan buzzer untuk bertindak rasialisme.

"Kalau framing-nya dibawa ke buzzer pemerintah kemudian semua digerakkan dengan pemerintah, itu yang saya mau tanya, dia punya hati enggak ya?" ujarnya.

Ngabalin pun meminta Pigai tak berlebihan dalam menyikapi hal ini.

Sebagai tokoh publik yang kerap mengkritik, sudah seharusnya Pigai juga siap dikritik.

Pigai juga diminta benar-benar memahami definisi rasialisme.

Jika peristiwa ini disebut sebagai rasialisme, kata Ngabalin, maka kedewasaan dalam bernegara belum tercapai.

Ngabalin lantas mencontohkan dirinya yang kerap dikritik oleh masyarakat. Menurut dia, hal ini merupakan konsekuensi sebagai tokoh publik.

"Begitu kerasnya mereka itu menyandingkan saya dengan apa, sampai muka ular lah, kepala dua lah, munafik lah, segala macam mereka sebut pada diri saya. Ya kita nggak bikin apa-apa, namanya juga netizen, ruang publik, media online," kata Ngabalin.

Baca Juga: Kronologi Dugaan Rasisme Ambroncius ke Natalius Pigai Hingga Mengaku Kesal

Alih-alih membuat kegaduhan, Ngabalin meminta Pigai bersikap lebih dewasa. Ia yakin Pigai merupakan sosok yang berpendidikan, beragama, dan berpengalaman.

Ia berharap Pigai tak selalu menaruh pikiran negatif terhadap pemerintah.