Tanggapan BPJS Ketenagakerjaan Soal Dugaan Korupsi yang Diselidiki Kejaksaan Agung

"Dana kelolaan BP Jamsostek per 31 Desember 2020 telah mencapai Rp 486,38 triliun dengan hasil investasi mencapai Rp 32,30 triliun, serta YOI (yield on investment) mencapai 7,38 persen," ujar Utoh.

Selain itu, Utoh mengungkapkan, kegiatan operasional BP Jamsostek diawasi dan diaudit secara rutin oleh Satuan Pengawas Internal, Dewas Pengawas, BPK, OJK, KPK dan Kantor Akuntan Publik.

Hasil audit lembaga tersebut, sambung Utoh, BP Jamsostek mendapatkan predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2016-2019.

Baca Juga: Update Kasus Korupsi Asabri, Berikut Ini 4 Saksi yang Diperiksa Penyidik Kejagung

"BP Jamsostek juga selalu menyampaikan hasil audit Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Pengelolaan Program (LPP) tersebut kepada publik melalui media massa," ujar Utoh.

Sebelumnya penyidik dari Kejaksaan Agung mengeledah Kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (18/1/2021).

Pengeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah dokumen terkait dugaa korupsi pada pengelolaan keuangan dan investasi.

Selain melakukan pengeledahan, pada 19 hingga 20 Januari 2021, penyidik Kejaksaan Agung memeriksa 20 saksi mulai dari pejabat karyawan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Terbongkar Dugaan Korupsi Dana BPJS Kesehatan hingga Miliaran di RSUD, Bendahara Tersangka

Diketahui kasus dugaan korupsi tersebut ditingkatkan menjadi penyidikan pada awal 2021 ini. Kasus ditangani para penyidik Jampidsus berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021.