Tak Berdasar Menurut Hukum, MK Tolak Sepenuhnya Gugatan iNews TV dan RCTI soal UU Penyiaran

Jika terjadi pelanggaran, ada ancaman sanksi yang bakal diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
 
"Sementara bagi penyelenggara siaran yang menggunakan internet tentu tidak ada kewajiban untuk tunduk pada P3SPS sehingga luput dari pengawasan," tutur Imam. 

"Padahal faktanya banyak sekali konten-konten siaran yang disediakan layanan OTT yang tidak sesuai dengan P3SPS dimaksud," imbuhnya, menegaskan.

Atas alasan-alasan tersebut, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 1 Angka 2 UU Penyiaran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian, majelis hakim konstitusi menilai gugatan yang diajukan iNews TV dan RCTI tersebut tidak berdasar menurut hukum.

"Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkmah Konstitusi amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring, Kamis (14/1/2021). 

Majelis hakim konstitusi lainnya, Enny Nurbaningsih menjelaskan, gugatan yang diajukan oleh Inews dan RCTI tidak berdasar seluruhnya. 

Baca Juga: Menjaga Indonesia Dan Perbatasan Melalui Penyiaran Digital

Majelis menilai, pengawasan konten over the top (OTT) bisa dilakukan melalui UU ITE, sementara sanksinya juga telah diatur UU ITE dan UU lain yang berkaitan dengan pelanggaran konten OTT. 

"Apabila tindak pidana menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak maka pemidanaannya diperberat dengan sepertiga dari pidana pokok," ujar Enny. 

"Pemberatan ini juga diperberat bagi korporasi yang melanggar perbuatan yang dilarang dalam UU 11 2008 yang dipidana dengan pidana pokok ditambah 2/3," imbuhnya.

Selain pengawasan berdasarkan UU ITE, pengawasan juga didasarkan pada berbagai UU sektoral lainnya yang sesuai dengan konten layanan dilanggar. 

"Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang 28 2014, Undang-Undang 7 Tahun 2014, KUHP, Undang-Undang 40 Tahun 1999 dengan telah ditentukannya aspek menegakkan hukum atas konten pelanggaran OTT dalam UU ITE, UU 36 Tahun 1999 dan berbagai UU sektoral baik dengan pengenaan sanksi administratif maupun sanksi pidana," kata Enny, menegaskan.