Rizieq Dipanggil Polisi, Mahfud: Kalau Merasa Sehat, Harusnya Kooperatif!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mengusut kerumunan di acara Maulid Nabi, dan pernikahan putrinya di Petamburan, polisi menjadwalkan pemeriksaan Pemimpin Front Pembela Islam, Rizieq Shihab hari ini.

Menko Polhukam Mahfud MD, meminta Rizieq untuk kooperatif, meski hasil tes usapnya masih jadi misteri.

Polisi pun menyiapkan tes usap sebelum Rizieq diperiksa sebagai saksi dalam acara yang melanggar protokol kesehatan itu.

Polisi menemukan dugaan pelanggaran pidana, pada kerumunan, di acara yang dihadiri Rizieq Shihab, pertengahan November lalu.

Rizieq pun, dipanggil Polda Metro Jaya, pada  1 Desember, untuk diusut terkait dugaan penghasutan, dan tidak patuh pada undang-undang kekarantinaan kesehatan, bersama menantunya, Hanif Alatas, dan Biro Hukum FPI.

Tak hanya Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, juga akan segera memanggil Rizieq, untuk mengusut kerumunan serupa, yang terjadi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Menko Polhukam, Mahfud MD pun meminta Rizieq kooperatif, menghadiri panggilan pemeriksaan, jika merasa sehat.

Kekhawatiran soal Rizieq yang tak kooperatif muncul,  setelah  massa Laskar FPI menghadang polisi yang mendatangi rumah Rizieq di Petamburan, untuk menyerahkan surat panggilan penyidik, Minggu sore lalu.

Hingga Senin sore, Kuasa Hukum FPI berkilah, bahwa Rizieq masih harus beristirahat.

Selain itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, juga menyesalkan sikap Rizieq Shihab yang menolak menjalani tes usap, dan tracing atau penelusuran kontak erat dengan pasien Covid-19.

Pasalnya, Rizieq sempat berkontak dekat dengan pasien positif Covid-19.

Tes usap sebelum diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya pun menanti Rizieq Shihab.

Sebelumnya, polisi telah meminta klarifikasi sejumlah tokoh dan pejabat setempat, terkait dengan pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan, yang terjadi dalam kerumunan massa Rizieq, pertengahan November lalu.

Di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakilnya Ahmad Riza Patria, serta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.