Pengamat Pertanyakan Cek Kesehatan dan Retret Kepala Daerah: Antisipasi Ramadan Lebih Urgen

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Komunikasi Politik Kunto Adi menyampaikan pandangannya soal cek kesehatan kepala daerah terpilih yang dilakukan mulai Minggu (16/2/2025) sampai dengan hari berikutnya.

"Kalau soal urgensi atau kemendesakan, tampaknya enggak ya, apalagi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebatas pemeriksaan gula darah, tensi, lalu kemudian kolesterol, asam urat, yang sekarang alatnya juga tersedia dan sangat murah, bisa dilakukan secara mandiri," ujar Kunto, disampaikan dalam Breaking News KompasTV, Minggu. 

Ia juga mempertanyakan mengenai cek kesehatan ini yang cenderung memeriksa penyakit kronis. 

"Kita mempertanyakan tentu, kok yang diperiksa pemeriksaan kesehatan ini untuk apa, kok yang diperiksa penyakit-penyakit yang sifatnya kronis. Kalau untuk retret kan bisa jadi karena diare atau karena penyakit lain yang sifatnya akut (timbul mendadak)," celetuk Kunto. 

"Tapi tentu ini (penyakit akut) enggak bisa dideteksi dengan pemeriksaan gula darah atau tensi ataupun pemeriksaan rutin darah seperti itu," sambungnya. 

Baca Juga: Presiden Akan Gelar Retret Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran, Begini Tanggapan Wamendagri

Kunto juga menyoroti lamanya prosesi dari cek kesehatan sampai retret kepala daerah yang sampai lebih dari 10 hari, yang mana ini pastinya memakan biaya tidak sedikit. 

"Saya enggak tahu nih pertimbangannya apa, kalau cuma untuk melatih kepala daerah ini bisa doorstop atau berbicara di depan wartawan, menurut saya jadi agak berlebihan sih, dengan seremoni upacara atau pemeriksaan kesehatan ini, agak berlebihan dan mempertanyakan kenapa tetap dilakukan oleh pemeriksaan kesehatan walaupun mendasar," komentarnya. 

Kunto juga mengatakan, pemeriksaan kesehatan tidak mendesak dilakukan. 

"Kalau menurut saya memang enggak perlu ada sih pemeriksaan kesehatan, jadi ya mereka datang pelantikan, selesai. Ini kan yang dilantik adalah kepala-kepala daerah yang punya kapasitas bagus, kan," tuturnya. 

"Mereka enggak perlu dikumpulin dulu, dikondisikan dulu untuk kemudian dipersiapkan untuk menjalani pelantikan yang sangat rapi ala militer, itu kan enggak penting, bukan substansinya menurut saya," tambahnya.

Baca Juga: Bima Arya Ungkap Perbedaan Retret Menteri Presiden Prabowo dengan Retret 481 Kepala Daerah Mendatang

Menurut Kunto, ada hal yang lebih urgen dilakukan oleh para kepala daerah, salah satunya berkoordinasi terkait persiapan menjelang Ramadan, dibanding acara-acara bersifat seremonial seperti cek kesehatan dan retret. 

"Menurut saya ada yang lebih urgen, yaitu mengantisipasi Ramadan," ujarnya. 

Kunto menyebutkan, ada banyak antisipasi menjelang Ramadan yang perlu dilakukan, termasuk mengenai kebutuhan pokok, ketersediaan logistik, serta antisipasi kenaikan harga barang. 

"Itu tugas yang tidak gampang kan sebenarnya, dan harusnya hari yang dihabiskan, 7 hari yang dihabiskan untuk retret itu kalau dipergunakan secara efektif bisa sangat luar biasa dampaknya terhadap penanganan masalah-masalah menjelang Ramadan ini," paparnya.