Terkait Upah Minimum 2021, DPR: Belum Ada Pembahasan Resmi Soal Itu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Di masa pandemi, pemerintah pusat memutuskan, tidak menaikkan upah minimum provinsi.

Namun, Anggota Komisi IX DPR menyebutkan bahwa belum ada pembahasan resmi mengenai upah minimum.

Saat ini, Komisi IX baru sampai pada pembahasan tahap ke-8 dan pembahasan berikutnya baru akan dilakukan pada tanggal 8 November mendatang.

Baca Juga: Sesuai Undang-Undang, Kebijakan Penentuan Upah Minimum Kembali ke Pemerintah Setempat

Para anggota Komisi IX DPR-pun baru mengetahui adanya ketidaknaikan UMP dari surat edaran kemenaker.

Namun keputusan diserahkan ke masing-masing kepala provinsi, alias gubernur.

Seperti Jawa Timur, UMP 2021, akan dinaikkan sebesar 5,56 persen, atau seratus ribu rupiah, dibanding 2020.

Begitu juga dengan Provinsi Jawa Tengah, UMP akan naik sebesar 3,27 persen.

Namun lain halnya dengan Jawa Barat. Pemprov Jabar, memilih untuk mengikuti surat edaran pemerintah pusat.

Baca Juga: Untung Rugi Naiknya UMP 2021, Ini Kata Pengamat

Menanggapi keputusan pemerintah pusat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal, tetap meminta adanya kenaikan upah minimum provinsi pada 2021.

Bahkan, Said mematok kenaikan UMP hingga 8 persen.

Sementara kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia menilai, besaran kenaikan upah harus dikembalikan lagi ke kondisi perusahaan masing-masing.

Tentunya, pandemi covid-19 telah memukul berbagai sektor ekonomi. Keputusan upah minimum, tentunya dibuat melalui berbagai pertimbangan dan masukan, yang semestinya, dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.