KSPSI Akan Uji Materi UU Cipta Kerja Dalam Waktu Dekat

Baca Juga: Presiden Jokowi Bertemu KSPI & KSPSI Bahas Soal Buruh

PBNU Kawal Berbagai Pihak yang Tempuh Jalur Uji Materi ke MK

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyesalkan proses legislasi Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang terburu-buru, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik.

Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam rilis tertulis yang ditandatangani Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Helmy Faishal Zaini, Kamis (8/10/2020).

Padahal, untuk mengatur bidang yang sangat luas, yang mencakup 76 UU, dibutuhkan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian dan partisipasi luas para pemangku kepentngan.

"Di tengah suasana pandemi, memaksakan pengesahan UU yang menimbulkan resistensi publik adalah bentuk praktek kenegaraan yang buruk," demikian dikutip dari pernyataan tertulis tersebut, yang diterima Kompas TV, Jumat (9/10/2020).

Ketidakpuasan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja itu menuai banyak protes hingga demonstrasi di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga: Cegah Massa Buruh ke Luar dari Kota Bekasi, Polisi Berjaga di 10 Titik

Namun demikian, bentuk ketidakpuasan atas UU Cipta Kerja sebaiknya tidak hanya disampaikan lewat demonstrasi, melainkan juga dapat ditempuh dengan cara yang sesuai konstitusi.

Cara yang sesuai dengan konstitusi di antaranya melalui proses pembuatan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan kepala daerah.

Tanpa terkecuali, masyarakat juga dapat mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam hal ini, PBNU akan mengawal berbagai pihak yang menempuh jalur mengajukan uji materi (judicial review) itu.

"Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," tulis dalam rilis tersebut.

Sebab, dalam suasana pandemi ini dan ikhtiar bersama memotong mata rantai penularan, upaya hukum ke MK itu jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan dibanding mobilisasi massa.