Pilkada 2020 Terancam Gagal, Pengamat: Masyarakat Lebih Mementingkan Hidupnya daripada Politik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pilkada 2020 terancam gagal. Hal ini lantaran dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19 membuat animo masyarakat terhadap politik menurun.

Pengamat politi dari LIPI Siti Zuhro menilai saat ini masyarakat lebih mementingkan kebutuhan hidup di tengah pandemi, dibanding memikirkan siapa yang pantas menjadi kepala daerah dalam Pilkada 2020.

"Mereka (masyarakat) sibuk memikirkan nasibnya terkait ekonomi yang merosot itu," ujar Siti Zuhro dalam sebuah diskusi, Kamis (24/9/2020). Dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Maju Pilkada Solo, Berapa Harta Kekayaan Gibran Rakabuming Raka?

Siti Zuhro menilai pilkada di tengah pandemi Covid-19 akan membuat peserta dan penyelenggara Pemilu bekerja dua kali.

Pertama untuk persiapan tahapan Pilkada 2020, selanjutnya meyakinkan masyarakat tetap aman dari Covid-19 saat pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

Di sisi lain, masyarakat lebih memikirkan permasalahan hidup dan bagaimana caranya bertahan di tengah pandemi dan ancaman resesi ekonomi yang ada di depan mata.

Beban kepala daerah yang terpilih pun menjadi berat lantaran harus membuat kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19 serta mendorong ekonomi daerah di tengah Pandemi Covid-19.

Baca Juga: Tahapan Pilkada Dinilai Bisa Mengurangi Fokus Petahana Sebagai Satgas Covid-19

Siti Zuhro juga mengingatkan, jika pilkada tetap digelar di masa darurat seperti saat ini maka harus keselamatan jiwa masyarakat harus dijamin.

"Peta kekuatan politik bergeser mengingat animo publik semakin berkurang karena sulitnya hidup setelah perekonomian lesu pasca diterpa pandemi," ujar Siti.

Pemerintah telah mengambil sikap bahwa Pilkada 2020 tetap dilaksanakan. Alasannya, pemerintah tak ingin 270 daerah dipimpin oleh Pelaksana tugas yang memiliki keterbatasan dalam membuat kebijakan.

Baca Juga: Jika Pilkada 2020 Menjadi Cluster Baru Covid-19, Pengurus Muhammadiyah Akan Gugat Pemerintah

Selain itu, pemerintah telah menunda pilkada dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Jika pilkada ditunda kembali dengan alasan pandemi Covid-19, tidak ada satu lembaga dan orang yang memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir.