Jokowi, Pandemi Covid-19, Oposisi, dan Ancaman Resesi

Penulis: Mustakim

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sudah enam bulan Covid-19 menebar ancaman. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pandemi ini akan segera pergi.

Sejak diumumkan Presiden Joko Widodo pada awal Maret lalu, virus corona terus menular dan menyebar. Dari pasien 01 dan 02, kini virus ini sudah menjangkiti lebih dari 100 ribu orang. Hingga Kamis (3/9/2020), jumlah orang di Indonesia yang positif Covid-19 sudah menyentuh angka 184.268.

Menurut sejumlah epidemiolog, jumlah ini diprediksi akan terus bertambah dan menanjak naik. Ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari masyarakat yang sudah tak terlalu peduli dengan ancaman virus ini hingga kendornya pengawasan yang dilakukan pemerintah.

Baca Juga: Marak Pembajakan Akun Medsos, Siapa yang Meretas Demokrasi Kita?

Vaksin yang digadang-gadang bisa menekan laju penyebaran virus asal Wuhan ini tak kunjung ada kejelasan. Sementara berbagai obat yang diklaim bisa menyembuhkan pasien Covid-19 ini juga dinilai belum diuji dan teruji secara klinis untuk bisa mulai digunakan.

KAMI dan Gerakan Oposisi

Belum kelar urusan pandemi Covid-19, Jokowi kini dihadapkan dengan munculnya gerakan oposisi. Sejumlah tokoh nasional mendeklarasikan berdirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020) lalu.

Mereka mengaku prihatin melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini. Aksi ini dipicu dari penilaian mereka atas penanganan pandemi yang dinilai lamban dan tak tepat sasaran. Deklarasi ini juga menjadi respons atas memburuknya kondisi ekonomi dan demokrasi.

Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari soal perbaikan penanganan pandemi hingga penyelamatan ekonomi dan konstitusi.

Deklarasi yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh nasional ini dinilai akan menjadi gerakan oposisi pemerintahan Jokowi. Apalagi sebagian besar pentolannya selama ini dikenal sebagai sosok yang aktif mengkritisi kebijakan Jokowi.

Mulai dari Din Syamsuddin, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, Refly Harun, Said Didu hingga Rizal Ramli.

Baca Juga: Harun Masiku, Djoko Tjandra hingga Sidang Etik Ketua KPK

Ancaman Resesi

Setelah pandemi dan oposisi, kini Jokowi dihadapkan pada jurang resesi. Virus Corona yang terus menggila membuat ekonomi banyak negara merana, termasuk Indonesia.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengisyaratkan Indonesia akan masuk jurang resesi.

Pernyataan Mahfud ini sebenarnya bukan ‘barang baru’. Karena sejumlah kalangan termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memprediksi kondisi ini jauh jauh hari. Sri Mulyani menyebut, Indonesia berpotensi alami resesi ekonomi pada kuartal III 2020.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sulit pulih. Pasalnya, pandemi nyaris tak terkendali dan angka penularannya terus meningkat setiap hari. Sejumlah ekonom menyebut, ekonomi Indonesia mustahil bisa tumbuh, jika pandemi belum bisa dikendalikan dan ditangani dengan baik.

Sejumlah ekonom menyebut, kondisi ekonomi saat ini jauh lebih berat dari krisis tahun 1998. Pasalnya, krisis pada 1998 hanya berdampak pada sejumlah sektor. Sementara krisis ekonomi yang terjadi saat ini menghantam semua sektor. Bahkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang pada 1998 menjadi tulang punggung ekonomi, saat ini ikut rontok dihajar pandemi.

Baca Juga: KAMI, Kritik atau Manuver Politik

Resesi ekonomi ini diprediksi akan berdampak kemana-mana. Tak hanya ekonomi, tetapi juga bisa merembet ke konflik sosial hingga krisis politik. Hal ini bisa terjadi karena kehidupan masyarakat akan terganggu akibat kehilangan pendapatan dan pekerjaan. Tak hanya meningkatnya angka kriminalitas, kondisi ini bisa memicu konflik horizontal di masyarakat.

Resesi yang berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial ini juga berpotensi menimbulkan krisis politik, terutama terkait kepercayaan publik kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Pemerintah akan menghadapi rakyat yang lapar dan marah karena kehidupannya susah.

Situasi ini rentan dipolitisasi oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah dan memiliki ‘dendam politik’ terhadap Jokowi.

Dampak ekonomi yang buruk dapat menimbulkan kekacauan sosial akibat adanya kesenjangan sosial. Ketidaksiapan pemerintah menanganai pandemi dapat dijadikan alasan menciptakan krisis politik kepada pemerintahan yang sedang berjalan.

Baca Juga: Kritik untuk Jokowi, Pandemi Covid-19, dan Rontoknya Ekonomi

Jokowi harus melakukan sejumlah terobosan guna menyelesaikan berbagai persoalan. Langkah-langkah ‘nonkonvesional’ dan ‘out of the box’ bisa diambil jika arahan dan kebijakan yang ia telorkan tak kunjung diimplementasikan. Jokowi juga harus menetapkan prioritas dalam menangani berbagai persoalan ini.

Sebab jika tidak pandemi dan buruknya kondisi ekonomi bisa menjadi amunisi bagi oposisi. Kondisi ini juga berpotensi memicu krisis sosial dan politik. Dan jika itu terjadi, maka pandemi dan resesi akan semakin sulit ditangani.

#Resesi #Corona #Jokowi