Baca Juga: Kapal Perang Rusia, China dan Iran Gelar Latihan, Unjuk Gigi ke Aliansi Barat yang Mulai Rapuh?
Mereka tak mengubah posisinya dan menyerukan dimulainya pembicaraan fase kedua gencatan senjata.
Israel sendiri telah menuai kritikan karena menghentikan pasokan bantuan ke Gaza.
“Setiap penolakan terhadap masuknya kebutuhan hidup warga sipil dapat dianggap sebagai hukuman kolektif,” bunyi pernyataan Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Jumat (7/3/2025).
Di bawah hukum internasional, hukuman kolektif merupakan kejahatan perang.
Pada 2 Maret lalu, Netanyahu menolak melanjutkan gencatan senjata ke fase kedua. Dia juga mengakui penggunaan pelaparan terhadap penduduk Gaza sebagai taktik untuk menekan Hamas.
Israel menutup aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza pada 2 Maret dini hari, beberapa jam setelah berakhirnya fase pertama gencatan senjata.
Saat berbicara dalam rapat kabinet mingguan, Netanyahu mengatakan dirinya telah berbicara dengan Menteri Pertahanan Israel Katz, para pemimpin partai koalisi, pejabat keamanan, dan tim negosiasinya.
"Kami telah memutuskan langkah-langkah berikut: Israel akan mengadopsi rencana yang diajukan utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, untuk gencatan senjata sementara selama Ramadan dan Paskah (Yahudi)," katanya, dikutip dari Anadolu.
Dia juga mengakui menggunakan pelaparan penduduk Gaza untuk menekan Hamas.
"Saya ingin mempertegas satu hal: Tidak akan ada makanan gratis."
"Jika Hamas percaya mereka dapat memperpanjang gencatan senjata atau mendapat keuntungan dari syarat-syarat fase pertama tanpa kami mendapatkan sandera kami, itu salah besar," ujarnya.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : BBC, Anadolu
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.