Pemerintahan Prancis Kolaps, Macron Didesak Lengser dari Kursi Presiden

“Saya tidak dapat menerima gagasan bahwa destabilisasi institusi menjadi tujuan utama parlemen di tengah krisis moral, ekonomi, dan finansial yang mendalam,” katanya sebelum sidang.

Namun, dengan parlemen yang tetap terpecah, pembentukan pemerintahan baru diperkirakan tidak akan lebih mudah dibandingkan tiga bulan lalu. 

Pemilu baru juga tidak memungkinkan, karena Macron tidak bisa membubarkan parlemen hingga 2025.

Baca Juga: Macron Kutuk Serangan Israel yang Berangasan di Gaza dan Lebanon, Tuntut Gencatan Senjata

Dampak dari krisis ini semakin dirasakan di sektor ekonomi. Tanpa anggaran yang disahkan, Prancis hampir pasti memasuki tahun baru dengan defisit sebesar 6,1 persen dari produk domestik bruto atau PDB. 

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pasar finansial, yang mulai memperlakukan Prancis sebagai investasi berisiko, sejajar dengan Yunani.

Investor khawatir bahwa ketidakstabilan politik dapat memicu krisis finansial jika parlemen gagal mencapai konsensus terkait kebijakan penghematan. 

Situasi ini juga menarik perhatian Uni Eropa yang mendesak Paris segera menemukan solusi.

Krisis politik di Prancis juga menambah beban bagi Eropa yang sedang menghadapi berbagai tantangan global, termasuk konflik di Ukraina, ketegangan perdagangan dengan China, dan kemungkinan kembalinya Donald Trump di Amerika Serikat. 

Sementara itu, Jerman, sebagai mitra utama Prancis di Uni Eropa, sedang bergulat dengan masalah ekonomi dan politik internalnya sendiri.

Presiden Macron dijadwalkan menyampaikan pidato resmi terkait situasi ini pada Kamis (5/12/2024) pukul 20.00 waktu setempat. 

Pidato ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana Macron akan memimpin Prancis keluar dari krisis politik dan ekonomi yang semakin dalam. 

Baca Juga: Momen Prabowo dan Macron Berpelukan Usai Pertemuan di Sela-Sela KTT G20 Brasil