Pembicaraan Gencatan Senjata Gaza di Doha Berakhir Tanpa Kesepakatan

DOHA, KOMPAS.TV — Pembicaraan selama dua hari mengenai gencatan senjata di Gaza yang berlangsung di Doha, Qatar, berakhir tanpa adanya kesepakatan. 

Para mediator dari Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar belum memberikan pernyataan resmi apakah proposal terbaru untuk mengakhiri konflik di Gaza sudah mendekati kesepakatan atau belum.

Perundingan yang digelar pada Minggu dan Senin (27-28/10/2024) ini dipandang sebagai upaya terakhir dari Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan sebelum pemilihan presiden pada 5 November mendatang. 

Konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas yang meletus sejak Oktober tahun lalu telah menelan korban ribuan nyawa, memperparah krisis kemanusiaan di wilayah Palestina.

Sumber-sumber diplomatik mengatakan, meskipun para mediator dan negosiator sudah meninggalkan Doha, perwakilan level menengah masih melanjutkan pembahasan terkait proposal gencatan senjata. 

Namun, mereka menilai upaya ini akan menghadapi tantangan besar hingga hasil pemilu AS diketahui.

“Kami tidak melihat adanya pergerakan berarti hingga semua pihak, terutama Israel, mengetahui siapa yang akan duduk di Gedung Putih berikutnya,” ujar salah satu sumber diplomatik dikutip dari The National News, Selasa (29/10/2024).

“Selain itu, apa yang ditawarkan saat ini tampaknya belum dapat diterima baik oleh Israel maupun Hamas,” tambahnya.

Baca Juga: Indonesia Murka dan Kecam Keras Langkah Israel Larang UNRWA

Dukungan dari AS

Dari Washington, pejabat pemerintahan Presiden Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap proposal Mesir untuk gencatan senjata singkat di Gaza, yaitu antara 48 hingga 72 jam. 

Rencana ini melibatkan pembebasan lima sandera oleh Hamas dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang saat ini ditahan di Israel.

Dalam pernyataan di hadapan wartawan pada Senin, Biden menegaskan pentingnya langkah ini.

“Kita perlu gencatan senjata. Perang ini harus berakhir. Ini harus segera diakhiri,” ujarnya dengan nada tegas.

Namun, salah satu pejabat AS mengatakan, pemerintahan Biden mendukung hampir semua usulan yang dapat meredakan penderitaan warga sipil Palestina dan membebaskan sandera.

Tetapi menyatakan bahwa mereka tetap berhati-hati dalam menaruh harapan terlalu tinggi terhadap hasilnya.