Media Asing Soroti Janji dan Kebijakan Utama Presiden Baru Indonesia Prabowo Subianto

Namun, Prabowo dan timnya berjanji akan mengelola anggaran negara dengan hati-hati. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai Januari 2025.

Kebijakan Pajak 

Prabowo menargetkan peningkatan rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB menjadi 23% dari sekitar 12% saat ini, dengan memanfaatkan teknologi canggih tanpa menaikkan tarif pajak.

Selama kampanye, ia menyebutkan kemungkinan mendirikan badan pemungutan pajak baru yang modelnya seperti IRS di Amerika Serikat, meskipun belum jelas apakah rencana ini akan diterapkan.

Prabowo juga dikabarkan mempertimbangkan penurunan pajak penghasilan badan menjadi 20% dari 22%, tetapi hal ini akan bergantung pada dampaknya terhadap pendapatan negara. 

Selain itu, masih menjadi tanda tanya apakah Prabowo akan menaikkan tarif PPN menjadi 12% dari 11% pada 1 Januari 2025, sebuah kebijakan yang kurang populer dan sudah disiapkan oleh pemerintah saat ini.

Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Prabowo Diperhatikan Jepang, Ini Pesannya

Masa Depan Ibu Kota Baru 

Proyek utama presiden sebelumnya, Joko Widodo, yakni pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan dengan biaya Rp 504 triliun, masih menjadi pertanyaan besar di bawah pemerintahan Prabowo.

Meskipun Prabowo menyatakan akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru, dia juga mengakui proyek ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Namun, beberapa anggota koalisinya secara pribadi menyatakan keraguan tentang kemampuan anggaran negara untuk membiayai proyek ibu kota baru dan program makanan gratis sekaligus, menurut sumber Reuters.

Kebijakan Luar Negeri 

Prabowo menegaskan Indonesia akan tetap pada kebijakan luar negeri non-blok yang sudah lama dipegang, menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar tanpa berpihak pada salah satu pihak.

Sebagai tanda ia akan lebih aktif di panggung internasional, Prabowo melakukan berbagai kunjungan ke luar negeri setelah memenangkan pemilu, bertemu dengan pemimpin dari negara-negara seperti Australia, China, Prancis, Jepang, Rusia, dan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Tahun lalu, dalam pertemuan dengan para pejabat keamanan dari berbagai negara, Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia, mengusulkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina. 

Beberapa bulan kemudian, ia juga mengkritik aturan deforestasi Uni Eropa, mengatakan bahwa Eropa telah memaksa Indonesia menebang hutan saat masa kolonial Belanda, sebagai bagian dari penjelasan kebijakan luar negerinya.