Inggris Setop Ekspor Beberapa Senjata ke Israel, Berisiko Digunakan Melanggar Hukum Internasional

LONDON, KOMPAS TV – Pemerintah Inggris hari Senin, 2 September 2024, mengumumkan penghentian ekspor beberapa senjata ke Israel. 

Keputusan ini diambil karena kekhawatiran senjata-senjata tersebut bisa digunakan untuk melanggar hukum internasional, terutama dalam konflik yang sedang berlangsung di Gaza.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menyatakan ada risiko beberapa barang yang diekspor bisa digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional. 

Keputusan ini berkaitan dengan sekitar 30 dari 350 lisensi ekspor peralatan militer, termasuk suku cadang jet tempur dan drone serta perangkat penargetan sasaran darat.

Baca Juga: 6 Sandera Israel Tewas di Gaza, Seruan Pemogokan Besar Menggema Jika Gencatan Senjata Tak Tercapai

Melansir Associated Press, Lammy menjelaskan keputusan ini tidak berarti Inggris menentukan apakah Israel bersalah atau tidak melanggar hukum internasional, dan bukan merupakan embargo senjata penuh terhadap Israel.

Langkah ini diambil di tengah tekanan internasional yang meningkat bagi Inggris dan negara-negara sekutu Israel untuk menghentikan ekspor senjata, mengingat konflik yang telah berlangsung selama 11 bulan di Gaza. 

Menurut laporan Kementerian Kesehatan di Gaza, yang dikuasai oleh Hamas, konflik ini telah menewaskan lebih dari 40.800 warga Palestina.

Baca Juga: Capres AS Kamala Harris Tegaskan Tidak Akan Ada Embargo Senjata untuk Israel

Perusahaan-perusahaan Inggris menjual senjata dan komponen ke Israel dengan nilai relatif kecil. 

Pemerintah Inggris melaporkan bahwa ekspor militer ke Israel pada tahun 2022 mencapai 42 juta poundsterling, yang setara dengan lebih dari 800 miliar rupiah.

Pemerintahan baru Partai Buruh yang terpilih pada Juli 2024 lalu menghadapi tekanan dari anggotanya sendiri untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel. 

Dalam pemilihan terakhir, Partai Buruh kehilangan beberapa kursi yang diperkirakan akan dimenangkan kepada kandidat independen pro-Palestina. 

Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap sikap pemimpin Partai Buruh, Keir Starmer, yang awalnya menolak untuk menyerukan gencatan senjata setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

Berbeda dengan pemerintahan Konservatif sebelumnya, pemerintahan Starmer juga menyatakan pada Juli lalu bahwa Inggris tidak akan menghalangi permintaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. 

Selain itu, Starmer juga memulihkan pendanaan untuk badan PBB yang menangani pengungsi Palestina, UNRWA, yang sebelumnya dihentikan oleh pemerintah Konservatif di bawah Rishi Sunak pada Januari.

Baca Juga: Hampir 100 Warga Sipil Dibunuh Serangan Israel di Gaza saat Pembicaraan Gencatan Senjata di Kairo

Lammy, yang telah mengunjungi Israel dua kali dalam dua bulan terakhir sebagai bagian dari upaya Barat untuk mendorong gencatan senjata, mengatakan bahwa dirinya adalah "teman Israel," namun juga mengecam kekerasan di Gaza sebagai "sangat mengerikan."

"Tindakan Israel di Gaza terus menyebabkan banyak nyawa warga sipil hilang, kehancuran luas infrastruktur sipil, dan penderitaan yang sangat berat," ujar Lammy.