Presiden Meksiko Tuntut AS Hentikan Pendanaan USAID yang Justru Kacaukan Negaranya

MEXICO CITY, KOMPAS.TV – Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador secara terbuka menuntut Amerika Serikat (AS) segera menghentikan semua bentuk pendanaan melalui USAID kepada kelompok-kelompok yang ia tuduh mencoba mengacaukan negaranya. 

López Obrador menganggap langkah ini sebagai tindakan campur tangan yang tidak dapat diterima dalam urusan dalam negeri dan kedaulatan Meksiko.

Dalam sebuah surat yang dibacakan pada Senin (19/8/2024), López Obrador mengungkapkan ia telah mengirim surat kepada Presiden AS Joe Biden, meminta agar AS menghentikan pengiriman uang kepada organisasi oposisi politik di Meksiko. 

Khususnya, ia mengecam pendanaan yang diberikan kepada organisasi nirlaba Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), yang dikenal sebagai pengawas independen korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut.

Di Indonesia, lembaga tersebut mungkin setara LSM-LSM dan program kerja sama berbasis donor yang mendapat dana dari luar negeri untuk bertindak seolah mewakili masyarakat dengan menekan pemerintah, mengubah berbagai peraturan dan undang-undang agar sejalan dengan kepentingan negara pemberi dana, serta mengubah cara pandang, nilai-nilai, dan perspektif negara, pemerintah, dan hukum agar sejalan dengan cara pandang, nilai-nilai, dan perspektif negara atau kelompok negara pemberi dana.

"Saya menulis untuk memberi tahu Anda bahwa, sejak beberapa waktu lalu, saya telah secara terbuka mengecam mereka yang, dari pemerintah AS, telah mempertahankan sikap intervensi yang jelas dengan mendanai sebagian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang mengeklaim diri sebagai Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, yang tujuan utamanya adalah menyerang pemerintah kami," tulis López Obrador dalam surat tersebut.

Baca Juga: Rusia Tuduh AS Sokong Organisasi Teroris di Afghanistan: Washington Inginkan Destabilisasi

Menurut López Obrador, USAID menyalurkan sekitar $5,9 juta (sekitar Rp90 miliar) ke MCCI antara tahun 2018 hingga 2023. 

López Obrador menilai pendanaan ini sebagai bagian dari upaya untuk mengacaukan pemerintahannya. 

MCCI didirikan oleh Claudio Xavier González, seorang pengusaha yang juga dikenal sebagai lawan politik López Obrador. 

Dugaan penggelapan ini melibatkan beberapa pejabat di pemerintahan López Obrador dan menjadi kasus korupsi terbesar yang tercatat selama masa jabatannya.

Meskipun López Obrador memiliki hubungan baik dengan Biden, dia merasa perlu untuk menegaskan bahwa bantuan dari USAID ini bukanlah sekadar bantuan, melainkan sebuah ancaman serius terhadap stabilitas politik di Meksiko, terutama menjelang pemilihan presiden berikutnya.

López Obrador menegaskan masalah ini menyangkut kedaulatan dan hak rakyat Meksiko untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Baca Juga: Maduro Panas: Oposisi dan Asing Tidak akan Mampu Ciptakan Krisis Politik di Venezuela

"Saya berharap Anda bisa melakukan sesuatu untuk menghentikan intervensi ini yang melecehkan prinsip kedaulatan dan hak rakyat Meksiko untuk menentukan nasibnya sendiri," tulis López Obrador.

Dengan ketegasan ini, López Obrador menunjukkan dia tidak akan membiarkan intervensi asing merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya dan mengancam masa depan politik Meksiko. 

Isu ini diperkirakan akan menjadi salah satu perdebatan panas di Meksiko, mengingat semakin dekatnya pemilihan presiden berikutnya dan situasi politik dalam negeri yang semakin memanas.

MCCI menurut pemberi dana telah berperan dalam mengungkap berbagai kasus korupsi besar, termasuk skandal suap Odebrecht pada tahun 2014, di mana terungkap bahwa sebuah perusahaan multinasional Brasil menyuap senator-senator Meksiko untuk meloloskan reformasi energi.

Namun, dengan terpilihnya López Obrador sebagai presiden pada tahun 2018, MCCI terus melanjutkan kerja investigasinya. 

Salah satu penemuan besar mereka adalah kasus pengalihan dana sebesar lebih dari $640.000 selama pemerintahan López Obrador melalui badan Mexican Food Security (Segalmex), yang bertanggung jawab atas program pangan di negara tersebut.