Partai Komunis China Dukung Visi Teknologi Tinggi Xi Jinping, Tingkatkan Keamanan Nasional

BEIJING, KOMPAS.TV - Partai Komunis China baru saja menyelesaikan pertemuan puncak yang penuh keputusan penting, memutuskan mendukung penuh visi Xi Jinping untuk menjadikan China sebagai kekuatan teknologi global dan memperkuat keamanan nasional, sebuah langkah strategis yang dapat mengubah masa depan negara tersebut.

Pernyataan yang dirilis setelah pertemuan hanya memberikan ringkasan umum dari keputusan yang diambil. Detail lebih lanjut kemungkinan akan muncul dalam beberapa hari mendatang.

"Periode saat ini dan masa depan adalah waktu yang krusial untuk memajukan pembangunan negara kuat dan kebangkitan nasional dengan modernisasi gaya China," demikian pernyataan tersebut, "Pembangunan berkualitas tinggi adalah tugas utama dalam membangun negara sosialis modern secara menyeluruh."

Pernyataan tersebut menyebutkan tugas yang diuraikan dalam pertemuan ini akan diselesaikan pada tahun 2029, peringatan 80 tahun berdirinya Republik Rakyat China.

Agenda pertemuan fokus pada strategi untuk pertumbuhan ekonomi yang mandiri di saat China menghadapi pembatasan ketat atas akses ke teknologi canggih Barat, seperti chip komputer mutakhir dan kecerdasan buatan.

"Keamanan nasional adalah fondasi penting untuk pembangunan modernisasi gaya China yang stabil dan jangka panjang," kata pernyataan yang dirilis Kamis(18/7/2024), mencatat bahwa "kepemimpinan partai adalah jaminan dasar" untuk mencapai tujuan tersebut.

Investor asing dan pasar sedang menunggu langkah yang akan diambil partai untuk mengatasi kemerosotan sektor properti China dan lemahnya kepercayaan konsumen yang menghambat pemulihan China dari pandemi Covid-19.

Baca Juga: China Hentikan Pembicaraan Pengendalian Senjata Nuklir dengan AS karena Taiwan

Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4,7% secara tahunan pada kuartal April hingga Juni, karena investasi di properti dan penjualan properti terus menurun meskipun berbagai langkah untuk mendorong keluarga membeli rumah.

Laporan terbaru di media pemerintah dan pernyataan kebijakan sebelumnya menunjukkan Beijing akan terus memprioritaskan investasi sektor teknologi dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan peralatan dan pengetahuan mereka sesuai dengan seruan pemimpin Xi Jinping untuk "pembangunan berkualitas tinggi."

Menanggapi kekhawatiran yang melemahkan kepercayaan konsumen, memperlambat pemulihan China dari pandemi Covid-19, pernyataan itu mengakui perlunya meningkatkan "kesejahteraan dasar, menyelesaikan kepentingan yang paling langsung dan realistis dari rakyat, serta terus memenuhi harapan rakyat untuk kehidupan yang lebih baik."

Pernyataan itu menjanjikan perbaikan dalam distribusi pendapatan, pasar kerja, jaminan sosial, dan sistem medis, tetapi tidak memberikan rincian.

Demikian pula, pernyataan itu menyebutkan perlunya mengatasi risiko di pasar properti dan ancaman lain terhadap ekonomi, tanpa memberikan rincian.

Prioritas lainnya adalah mengurangi tekanan keuangan pada pemerintah daerah yang telah menumpuk banyak utang setelah tindakan keras terhadap peminjaman berlebihan oleh pengembang properti mendorong industri properti ke dalam krisis, memotong sumber penting pendapatan pajak dari penjualan hak guna lahan. Pengumuman hari Kamis hanya menyinggung secara umum perlunya mereformasi sistem pajak dan meningkatkan integrasi kota dan desa.

Para pemimpin China berulang kali mengatakan China akan tetap membuka pintunya untuk investasi asing dan meningkatkan atmosfer bisnis, meskipun kontrol Partai Komunis yang semakin ketat terhadap perusahaan, media sosial, regulator keuangan, dan aspek kehidupan lainnya.

Pernyataan itu berulang kali menegaskan perlunya keterbukaan dan pasar terbuka, tetapi juga mengatakan partai harus mencegah risiko ideologis.

Baca Juga: China Murka Dituduh NATO: Jangan Bawa Kekacauan ke Asia-Pasifik

Pertemuan minggu ini adalah sesi pleno ketiga dari Komite Sentral partai yang beranggotakan 205 orang, yang memulai masa jabatan lima tahun pada tahun 2022. Ditunda dari tahun lalu, pleno ketiga biasanya menetapkan keputusan ekonomi dan kebijakan utama. Pleno penting sebelumnya meluncurkan China ke singgasana kekuatan manufaktur dan keuangan dunia dalam era "reformasi dan keterbukaan."

Rincian dari keputusan kebijakan apa pun akan muncul secara bertahap, dan mungkin setelah Politbiro partai yang kuat bertemu akhir bulan ini.

Pertemuan tersebut juga menangani tindakan disipliner terhadap beberapa mantan pejabat senior. Mereka memberhentikan mantan Menteri Luar Negeri Qin Gang dari Komite Sentral dan menyetujui laporan investigasi tentang tiga mantan pejabat militer.

Qin dicopot sebagai menteri luar negeri sekitar setahun yang lalu setelah hanya beberapa bulan menjabat. Pemerintah belum menjelaskan alasannya.

Laporan dari Komisi Militer Pusat menyelidiki apa yang disebut pernyataan tersebut sebagai "pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum" oleh mantan Menteri Pertahanan Li Shangfu dan dua pejabat yang diberhentikan dari angkatan roket militer, mantan komandan Li Yuchao dan mantan kepala staf Sun Jinming.

Kementerian Pertahanan mengatakan bulan lalu bahwa Li, mantan menteri pertahanan, menyalahgunakan wewenangnya dengan memperkaya dirinya sendiri dengan menerima suap sebagai imbalan untuk memberikan keuntungan. Dia diberhentikan tahun lalu setelah kurang dari setahun menjabat.

Pemecatan tak terduga menteri luar negeri dan pertahanan yang baru menimbulkan pertanyaan tentang kepemimpinan partai, tetapi tampaknya tidak memengaruhi kebijakan pemerintah.

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya memodernisasi militer di saat ketegangan yang meningkat dengan Amerika Serikat dan negara tetangga di Asia. Ditekankan perlunya memperbaiki kepemimpinan dan manajemen militer serta operasi di berbagai cabangnya.