Resolusi PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza jadi Bentrokan Paling Keras antara AS dan Israel

NEW YORK, KOMPAS.TV - Dewan Keamanan PBB hari Senin, 25/3/2024, telah mengeluarkan tuntutan pertamanya untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Resoluis ini membuat murka Israel karena AS memilih abstain dalam pemungutan suara. Ketegangan dua negara yang awalnya saling mendukung ini pun tak terhindarkan. 

Ketegangan antara Israel dan Amerika Serikat memuncak setelah PM Netanyahu memutuskan membatalkan pertemuan yang dijadwalkan di Washington oleh utusan utamanya untuk membahas strategi serangan di kota Gaza, Rafah.

Langkah ini diambil menyusul keputusan Amerika Serikat yang memilih untuk tidak menggunakan hak veto dalam pemungutan suara Resolusi Dewan Keamanan PBB yang didukung oleh Rusia dan China.

Dalam sebuah pernyataan resmi dari Kantor Perdana Menteri Israel, keputusan AS tersebut dianggap merugikan upaya perang melawan Hamas dan merusak upaya pembebasan sandera.

Netanyahu menyatakan keputusan AS tersebut adalah "mundur dari posisi konsisten AS dalam Dewan Keamanan sejak awal perang," dan memberikan sinyal kepada Hamas bahwa tekanan internasional dapat memaksa Israel untuk menerima gencatan senjata tanpa memperoleh pembebasan sandera yang diinginkan.

Menanggapi pembatalan kunjungan tersebut, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, menyatakan kekecewaannya dan menekankan AS berharap untuk berdiskusi secara komprehensif dengan Israel tentang alternatif tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi situasi di Rafah.

Kirby menegaskan keputusan AS untuk tidak memveto resolusi tersebut tidak mencerminkan perubahan kebijakan, melainkan merupakan bagian dari dukungan AS terhadap gencatan senjata sebagai bagian dari upaya pembebasan sandera. Meskipun demikian, Israel menegaskan resolusi tersebut tidak mempengaruhi kemampuan mereka untuk melanjutkan operasi militer melawan Hamas.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan Amerika Serikat "agak bingung" dengan keputusan Netanyahu, yang "memilih untuk menciptakan persepsi perbedaan di sini ketika mereka tidak perlu melakukan itu."

Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 anggota memberikan suara 14 setuju, 0 menolak dan satu abstain untuk menyetujui resolusi tersebut, yang juga menuntut pembebasan semua sandera yang ditahan selama serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober di selatan Israel. Ruangan tersebut pecah dengan tepuk tangan keras setelah pemungutan suara.

AS dalam sidang sebelumnya memveto resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan sebagian besar karena gagalnya mengaitkannya secara langsung dengan pembebasan sandera, kegagalan mengutuk serangan Hamas, dan kerahasiaan dari negosiasi yang sedang berlangsung.

Pejabat AS berpendapat gencatan senjata dan pembebasan sandera terkait, sementara Rusia, China, dan banyak anggota dewan lainnya mendukung desakan adanya gencatan senjata tanpa syarat.

Baca Juga: Tiga Perintah Utama Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Israel Malam Tadi Terkait Gaza

Resolusi yang disetujui hari Senin menuntut pembebasan sandera tetapi tidak menjadikannya sebagai syarat bagi gencatan senjata untuk bulan Ramadan, yang berakhir bulan April.

Hamas mengatakan mereka menyambut baik langkah PBB tetapi mengatakan gencatan senjata perlu menjadi permanen.

"Kami mengkonfirmasi kesiapan kami untuk terlibat dalam proses pertukaran tahanan segera yang mengarah pada pembebasan tahanan dari kedua belah pihak," kata kelompok itu. Selama beberapa bulan terakhir, Hamas mencari kesepakatan yang bisa mewujudkan akhir yang komprehensif dari konflik tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres men-tweet: "Resolusi ini harus dilaksanakan. Kegagalan tidak bisa dimaafkan."

Keputusan AS untuk abstain datang pada saat ketegangan antara pemerintahan Presiden Joe Biden dan Netanyahu atas perilaku Israel dalam perang, jumlah korban sipil yang luar biasa tinggi, dan pembatasan bantuan kemanusiaan terhadap Gaza.

Kedua negara juga bentrok atas penolakan Netanyahu terhadap negara Palestina, kekerasan pemukim Yahudi terhadap Palestina di Tepi Barat yang diduduki, dan perluasan pemukiman di sana.

Selain itu, permusuhan yang terkenal antara Netanyahu dan Biden, yang bermula dari masa jabatan Biden sebagai wakil presiden, makin parah setelah Biden mempertanyakan strategi Israel dalam melawan Hamas.

Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer, seorang sekutu Biden, menyatakan Netanyahu tidak bertindak dalam kepentingan terbaik Israel dan menyerukan agar Israel mengadakan pemilihan umum baru. Biden menegaskan persetujuannya terhadap pernyataan Schumer, memicu teguran dari Netanyahu kepada Biden.

Baca Juga: Ini Alasan AS Tidak Veto Resolusi Dewan Keamanan PBB yang Menuntut Gencatan Senjata Israel di Gaza

Pada rencana kunjungan AS, delegasi Israel hendak menyampaikan kepada pejabat Gedung Putih rencana mereka untuk kemungkinan invasi darat ke Rafah, sebuah kota di perbatasan Mesir di selatan Gaza di mana lebih dari 1 juta warga sipil Palestina mencari perlindungan dari perang.