AS Edarkan Usulan Resolusi Dewan Keamanan PBB, Mendukung Upaya Global Akhiri Serangan atas Gaza

NEW YORK, KOMPAS.TV - Amerika Serikat hari Kamis, (14/3/2024), mengedarkan draf akhir usulan resolusi DK PBB yang mendukung upaya internasional mencapai "gencatan senjata segera dan berkelanjutan" dalam perang antara Israel dan Hamas sebagai bagian dari kesepakatan untuk membebaskan sandera yang ditawan selama serangan mendadak Hamas di selatan Israel pada 7 Oktober.

Belum ada waktu yang ditetapkan untuk pemungutan suara, dan draf yang diperoleh oleh Associated Press, masih bisa mengalami perubahan, seperti yang dilaporkan pada Jumat, (15/3/2024).

Draf AS yang diperbarui pada Kamis malam adalah versi kelima dari teks dan mengungkap beberapa perubahan kunci.

Draf awal akan menekankan gencatan senjata sementara "secepatnya" membutuhkan pelepasan semua sandera, dan meminta penghapusan semua pembatasan atas pengiriman bantuan kemanusiaan. Kedua tindakan ini "akan membantu menciptakan kondisi untuk penghentian hostilitas yang berkelanjutan," katanya.

Draf akhir "tanpa ragu mendukung upaya diplomatik internasional untuk mewujudkan gencatan senjata segera dan berkelanjutan sebagai bagian dari kesepakatan melepaskan sandera, dan yang memungkinkan adanya dasar untuk perdamaian yang lebih tahan lama untuk meredakan penderitaan kemanusiaan". Draft akhir itu menghilangkan kata "sementara." 

Draft tersebut juga menyatakan "jendela kesempatan yang diciptakan oleh gencatan senjata apa pun" harus digunakan untuk meningkatkan upaya diplomatik untuk menciptakan kondisi "penghentian hostilitas yang berkelanjutan dan perdamaian yang langgeng."

Draf awal mengatakan serangan darat besar-besaran yang direncanakan Israel ke kota Gaza selatan Rafah "tidak boleh dilanjutkan dalam keadaan saat ini." Bahasa itu menghilang dalam draf akhir.

Baca Juga: Sebelum Veto Resolusi Gencatan Senjata Gaza, AS Edarkan Draf Tandingan di DK PBB

Sebaliknya, dalam paragraf pengantar, dewan akan menekankan kekhawatirannya bahwa serangan darat ke Rafah "akan mengakibatkan penderitaan lebih parah bagi warga sipil dan pengungsian mereka lebih lanjut, potensial ke negara tetangga, dan akan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional."

Draf akhir akan menyatakan "menolak setiap pemindahan paksa penduduk sipil di Gaza yang melanggar hukum internasional."