Ukraina di Ujung Tanduk, Rencana Bantuan AS ke Kiev Gagal Total di Kongres gara-gara Tekanan Trump

Pada Selasa malam, anggota Partai Republik di Kongres gagal meloloskan paket bantuan militer terpisah sebesar $17,6 miliar untuk Israel.

Konservatif garis keras menentang RUU tersebut karena pendanaannya tidak dikompensasi dengan pemotongan anggaran di bidang lain.

Kubu Demokrat juga sebagian besar menentang karena itu merusak dorongan untuk paket komprehensif yang mencakup Ukraina dan sekutu-sekutu lainnya di Asia.

Ketidaksetujuan atas kesepakatan keamanan nasional akan menjadi beban berat dalam pertemuan Jumat antara Biden dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Biden berencana untuk menegaskan kepada Scholz bahwa ia tetap berkomitmen memberikan Ukraina dana yang diperlukan untuk terus menghalau invasi Rusia yang hampir dua tahun berlangsung.

Baca Juga: Ukraina Memanas, Zelenskyy Akhirnya Ungkap Rencana Memecat Panglima Tentara Jenderal Zaluzhny

McConnell menegaskan pentingnya menegaskan kekuatan Amerika di Eropa, Timur Tengah, dan Asia, tetapi juga menyalahkan Biden karena tidak merespons lebih cepat terhadap ancaman dari kekuatan saingan.

Meskipun pemimpin Partai Republik mencoba menyalahkan Biden, beberapa anggota Partai Republik di Kongres mengalihkan tanggung jawab dengan menyalahkan Biden, menyatakan bahwa ia sudah memiliki kewenangan untuk menghentikan aliran imigran di perbatasan AS-Meksiko.

RUU perbatasan tersebut mewakili salah satu proposal terkonservatif dan komprehensif dalam beberapa dekade yang muncul dari negosiasi bipartisan di Kongres. RUU tersebut bertujuan untuk menekan jumlah penyeberangan perbatasan ilegal dengan membuat proses suaka lebih sulit dan lebih cepat.

Pemerintahan presiden juga akan diberikan kewenangan untuk menolak pengungsi yang mengajukan suaka di perbatasan jika jumlah pengungsi tersebut menjadi tidak dapat diatasi bagi otoritas.

Biden menyebut usulan itu sebagai "reformasi paling adil dan manusiawi dalam sistem imigrasi kita, dan serangkaian reformasi paling sulit yang pernah ada untuk mengamankan perbatasan."

Partai Republik sebagian besar menolak RUU tersebut karena akan menunjukkan bahwa Biden dapat bertindak untuk mengatasi masalah di perbatasan, yang dianggap sebagai salah satu kelemahan terbesarnya dalam kampanye pemilihan kembali.

Meskipun begitu, Biden menegaskan ia akan menjadikan penolakan Republik terhadap kebijakan perbatasan sebagai isu kampanye, mengatakan, "Saya akan membawa isu ini kepada negara dan para pemilih akan tahu itu."