Kini Presiden Herzog Secara Terbuka Menolak Ide Solusi Dua Negara terkait Konflik Israel-Palestina

YERUSALEM, KOMPAS.TV - Presiden Israel bergabung dengan para pejabat tinggi Israel yang menentang solusi dua negara pasca perang di Gaza.

Dalam wawancara dengan The Associated Press pada Kamis, (14/12/2023), Isaac Herzog mengatakan sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membahas pembentukan negara Palestina merdeka ketika luka negara akibat serangan Hamas pada 7 Oktober masih sangat terasa.

"Apa yang ingin saya tekankan adalah menentang hanya membicarakan solusi dua negara. Mengapa? Karena ada bab emosional di sini yang harus kita hadapi. Bangsaku berduka. Bangsaku mengalami trauma," kata Herzog.

"Untuk kembali ke ide membagi tanah, bernegosiasi perdamaian, atau berbicara dengan Palestina, kita harus menangani terlebih dahulu trauma emosional yang sedang kita alami dan memenuhi kebutuhan serta tuntutan untuk rasa aman penuh bagi semua orang," ujarnya.

Herzog berbicara sehari sebelum pertemuan dengan penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan.

Baca Juga: Israel Menolak Solusi Dua Negara Juga Tolak Resolusi PBB soal Gencatan Senjata di Gaza

Pemerintahan Biden menyatakan bahwa setelah perang, upaya harus diperbaharui untuk memulai negosiasi yang bertujuan membentuk negara Palestina di samping Israel di bawah kepemimpinan Otoritas Palestina.

Herzog, yang posisinya sebagian besar bersifat seremonial, adalah mantan pemimpin Partai Buruh Israel, yang mendukung solusi dua negara dengan Palestina.

Namun, setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang Israel di Gaza, pemimpin Israel menentang upaya untuk memulai kembali pembicaraan perdamaian setelah perang dan menolak peran apapun bagi Otoritas Palestina yang diakui secara internasional.

Sebanyak 1.200 orang tewas dalam serangan pada 7 Oktober, dan 240 orang lainnya diambil sebagai sandera.

Israel langsung menyatakan perang, melakukan serangkaian serangan udara dan serangan darat di mana lebih dari 18.000 warga Palestina tewas, menurut Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikelola oleh Hamas.