Putin Turun Gunung, Pergi ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab Bahas Gaza dan Produksi Minyak OPEC

MOSKOW, KOMPAS.TV - Presiden Rusia Vladimir Putin, Rabu (6/12/2023) turun gunung dan pergi ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk bertemu Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman al Saud dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan kata kantor pers Kremlin Selasa (5/12).

"Dalam perundingan dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan, [Putin] diharapkan akan meninjau keadaan dan prospek pengembangan kerja sama Rusia-Emirat yang beragam, serta agenda internasional saat ini dengan penekanan pada situasi di Kawasan Timur Tengah," demikian kata kantor pers Kremlin seperti dilaporkan oleh TASS, Selasa (5/12).

Di Riyadh, Putin dan Pangeran Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman akan membahas masalah kerja sama bilateral dalam perdagangan, ekonomi, dan investasi, serta berbagai aspek kerja sama dalam format multilateral.

Kedua belah pihak juga berencana untuk "bertukar pendapat mengenai agenda regional dan internasional."

Sebelumnya, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan minyak juga akan menjadi salah satu topik pembicaraan dalam kunjungan ini.

Peskov menekankan, sementara diskusi semacam itu sedang berlangsung dalam format OPEC+, para pemimpin negara juga akan membahas topik ini.

Peskov juga mencatat kunjungan Putin ke kedua negara akan berlangsung efektif dalam jangka waktu 24 jam.

Putin akan ke Uni Emirat Arab dan Arab Saudi untuk pertama kalinya sejak tahun 2019.

Pertemuan hari Rabu di kedua negara akan difokuskan pada hubungan bilateral dan perang antara Israel dan Hamas, kata juru bicara Dmitry Peskov.

Masalah yang terkait dengan batasan harga minyak dalam kerangka OPEC+ juga akan dibahas, tambahnya.

Baca Juga: Putin: Rusia dan BRICS Siap Masuk Gelanggang Menyelesaikan Konflik Palestina - Israel

"Putin juga akan melakukan pembicaraan dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi di Kremlin Kamis (7/12)," kata Peskov. 

Kunjungannya ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terjadi pada saat Rusia ingin meningkatkan perannya sebagai penengah dalam konflik di Timur Tengah.

Putin berusaha menggambarkan perang tersebut sebagai kegagalan diplomasi AS, menuduh Washington lebih memilih memberikan "sedekah" ekonomi kepada Palestina dan meninggalkan upaya untuk mewujudkan negara Palestina, seperti dilaporkan oleh Associated Press. 

Putin mengatakan bahwa Moskow dapat berperan sebagai mediator yang jujur, berkat hubungan baiknya dengan Israel dan Palestina, dengan menyatakan "tidak seorang pun dapat mencurigai kita berpihak pada salah satu pihak."

Perjalanan Putin pertama kali diumumkan Senin (4/12) oleh penasihat urusan luar negeri Yuri Ushakov, yang berbicara dengan media Rusia, Life.

Pengamat pro-Kremlin, Sergei Markov, mengamati Arab Saudi dan Uni Emirat Arab kini menjadi sekutu penting Rusia, mencatat Moskow mendapatkan keuntungan dari harga minyak tinggi berkat kesepakatan OPEC+ yang dijaga bersama Riyadh.

Baca Juga: Krisis Kemanusiaan Gaza Kian Parah, Negara BRICS Gelar KTT Luar Biasa, Putin dan Xi Jinping Hadir

Hubungan erat dengan Uni Emirat Arab memberikan salah satu jalur bagi Moskow untuk menghindari sanksi Barat, tambahnya.

Putin mengunjungi China bulan Oktober dan melakukan beberapa perjalanan ke negara-negara bekas Uni Soviet dalam beberapa bulan terakhir.

Pada Bulan Maret, Pengadilan Pidana Internasional ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas tuduhan kejahatan perang, menuduhnya bertanggung jawab pribadi atas penculikan anak-anak dari Ukraina.

Sejak surat perintah itu dikeluarkan, Putin memilih tidak menghadiri pertemuan puncak BRICS di Afrika Selatan karena negara tersebut akan diwajibkan untuk menangkap Putin begitu tiba sebagai pihak yang menandatangani perjanjian pengadilan internasional.

Baik Arab Saudi maupun Uni Emirat Arab tidak menandatangani perjanjian pendirian ICC.

Pemberitahuan terhadap Putin pada bulan Maret merupakan kali pertama pengadilan global mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

ICC mengatakan dalam pernyataannya bahwa Putin dituduh melakukan kejahatan perang berupa "pengusiran paksa" anak-anak dari wilayah yang diduduki di Ukraina ke Rusia.