Jumpa Biden, Jokowi Tegaskan Harus Ada Gencatan Senjata di Gaza, Desak AS Berbuat Lebih

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi bertemu di Gedung Putih, Senin (13/11/2023) waktu Washington. Dalam pertemuan itu, Jokowi langsung menegaskan keharusan gencatan senjata di Gaza demi kemanusiaan, dan meminta AS berbuat lebih banyak untuk mencapai hal tersebut. 

"Indonesia juga berharap kemitraan kita berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran regional dan global," kata Jokowi. 

"Jadi Indonesia meminta AS melakukan lebih banyak untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Gencatan senjata adalah suatu keharusan demi kemanusiaan," imbuh Jokowi sebagaimana dilaporkan oleh New York Times, Selasa (14/11/2023).

Presiden Jokowi berada di Washington DC untuk mengumumkan kemitraan strategis baru dengan AS, di antaranya terkait mineral penting seperti nikel.

Namun, pandangan berbeda keduanya terkait konflik di Gaza menjadi sorotan.

Presiden Jokowi baru saja menghadiri KTT Luar Biasa Arab-Islam di Arab Saudi. Dalam KTT darurat gabungan itu, Indonesia mengutuk perang tersebut, dan Presiden Jokowi lantang mengutuk peran Israel. 

Joe Biden, yang pemerintahannya menyatakan gencatan senjata hanya akan menguntungkan Hamas, tidak memberikan tanggapan. Pada Senin, Biden dan pejabat lainnya meminta perlindungan rumah sakit di Gaza dari serangan Israel.

Seorang pejabat senior pemerintah AS yang merinci pertemuan itu kepada wartawan hari Minggu malam mengatakan pandangan Indonesia tentang perang di Gaza penting bagi Gedung Putih, dan Biden akan "mendengarkan dengan cermat" selama pertemuan mereka.

John F Kirby, juru bicara Gedung Putih, mengatakan kepada wartawan minggu lalu bahwa Joe Biden "menegaskan AS berdiri bersama Israel."

Dalam beberapa minggu terakhir, ratusan ribu orang berunjuk rasa di Jakarta, Indonesia, menuntut gencatan senjata di Gaza.

Baca Juga: Era Baru Hubungan AS-Indonesia, Jokowi Desak AS Berbuat Lebih untuk Hentikan Kekejaman di Gaza

Indonesia tidak punya hubungan diplomatik resmi dengan Israel, dan kelompok HAM mendesak Presiden Jokowi untuk meminta Biden menekan Israel agar melakukan gencatan senjata.

Penasihat Biden berharap kemitraan strategis baru dengan Indonesia dapat bertahan, meskipun ada ketegangan terkait Gaza. Kemitraan ini dipandang pemerintahan Joe Biden akan memperkuat upaya mendekatkan negara-negara di Indo-Pasifik kepada AS, seiring adanya kekhawatiran akan bangkitnya pengaruh China di wilayah tersebut.

Indonesia penting bagi AS, sebagian karena ukurannya yang besar. Dengan sekitar 280 juta penduduk, ini adalah negara terpadat keempat di dunia. Indonesia kaya akan sumber daya, sebagai produsen nikel terbesar di dunia, dan punya ekonomi triliunan dolar yang tumbuh pesat.

Kebijakan Indonesia tentang perubahan iklim dan lingkungan memengaruhi dunia, meskipun pengkritik mengatakan upaya peningkatan produksi nikel berdampak pada emisi gas rumah kaca yang substansial.

Indonesia ini juga dianggap penting bagi AS dalam pertempuran geopolitik antara Washington dan Beijing. China mengembangkan hubungan yang jauh lebih erat dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi.

Pengumuman kemitraan ini, dua hari sebelum Biden dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dari China dalam pertemuan di San Francisco, menempatkan AS pada posisi diplomatis yang sama dengan China, yang mengumumkan hubungan komprehensif dengan Jakarta tahun 2013.

Biden dan penasihatnya menganggap pakta baru ini sebagai bukti bahwa kekhawatiran atas China membuat pemimpin di wilayah tersebut lebih tertarik untuk bekerja sama dengan AS daripada sebelumnya.

Baca Juga: Jerman Dukung Serangan Israel ke Gaza yang Tewaskan 11.000 Orang Lebih dan Tolak Gencatan Senjata

Presiden Joko Widodo, menurut laporan New York Times, selalu mengatakan Indonesia tetap independen dari pengaruh kedua negara itu. Tetapi, menurut pandangan AS, Jokowi menunjukkan kedekatan khusus dengan Xi Jinping dan sudah berkunjung ke China lima kali selama masa jabatannya. China menjadi investor terbesar kedua di Indonesia, setelah Singapura, tahun 2022.

Pada bulan September, Li Qiang, Perdana Menteri China, berjanji menginvestasikan $21,7 miliar dalam investasi baru China di Indonesia untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik kedua negara. Jokowi, yang masa jabatannya berakhir tahun depan, menganggap infrastruktur sebagai warisan utama, dan ia meminta bantuan China untuk mencapai tujuannya.

Namun, Presiden Jokowi menyadari Indonesia perlu menemukan pengaman. Investasi China di negara itu menimbulkan ketidakpuasan, dan ia juga menyadari Indonesia perlu mendiversifikasi investasi asing.

Salah satu prioritas utama dalam agendanya adalah mencapai kesepakatan dengan AS mengenai pasokan mineral kritis yang digunakan untuk membuat baterai mobil.

Indonesia ingin meningkatkan permintaan nikelnya dengan membuatnya memenuhi syarat untuk kredit pajak Amerika Serikat di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi.

Perusahaan kemudian akan lebih tertarik untuk membangun pabrik peleburan dan pabrik kendaraan listrik di Indonesia, menciptakan lapangan kerja.

Indonesia dilaporian menginginkan akses istimewa seperti yang diberikan tahun ini kepada Jepang, baik melalui kesepakatan independen atau sebagai bagian dari perjanjian perdagangan bebas terbatas.

Tetapi beberapa pejabat AS menyatakan kekhawatiran tentang catatan lingkungan dan hak asasi manusia Indonesia, terutama dalam pertambangan nikel. Setiap kesepakatan kemungkinan besar akan menghadapi perlawanan di Kongres.