Jumpa Biden, Jokowi Tegaskan Harus Ada Gencatan Senjata di Gaza, Desak AS Berbuat Lebih

Kebijakan Indonesia tentang perubahan iklim dan lingkungan memengaruhi dunia, meskipun pengkritik mengatakan upaya peningkatan produksi nikel berdampak pada emisi gas rumah kaca yang substansial.

Indonesia ini juga dianggap penting bagi AS dalam pertempuran geopolitik antara Washington dan Beijing. China mengembangkan hubungan yang jauh lebih erat dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi.

Pengumuman kemitraan ini, dua hari sebelum Biden dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dari China dalam pertemuan di San Francisco, menempatkan AS pada posisi diplomatis yang sama dengan China, yang mengumumkan hubungan komprehensif dengan Jakarta tahun 2013.

Biden dan penasihatnya menganggap pakta baru ini sebagai bukti bahwa kekhawatiran atas China membuat pemimpin di wilayah tersebut lebih tertarik untuk bekerja sama dengan AS daripada sebelumnya.

Baca Juga: Jerman Dukung Serangan Israel ke Gaza yang Tewaskan 11.000 Orang Lebih dan Tolak Gencatan Senjata

Presiden Joko Widodo, menurut laporan New York Times, selalu mengatakan Indonesia tetap independen dari pengaruh kedua negara itu. Tetapi, menurut pandangan AS, Jokowi menunjukkan kedekatan khusus dengan Xi Jinping dan sudah berkunjung ke China lima kali selama masa jabatannya. China menjadi investor terbesar kedua di Indonesia, setelah Singapura, tahun 2022.

Pada bulan September, Li Qiang, Perdana Menteri China, berjanji menginvestasikan $21,7 miliar dalam investasi baru China di Indonesia untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik kedua negara. Jokowi, yang masa jabatannya berakhir tahun depan, menganggap infrastruktur sebagai warisan utama, dan ia meminta bantuan China untuk mencapai tujuannya.

Namun, Presiden Jokowi menyadari Indonesia perlu menemukan pengaman. Investasi China di negara itu menimbulkan ketidakpuasan, dan ia juga menyadari Indonesia perlu mendiversifikasi investasi asing.

Salah satu prioritas utama dalam agendanya adalah mencapai kesepakatan dengan AS mengenai pasokan mineral kritis yang digunakan untuk membuat baterai mobil.

Indonesia ingin meningkatkan permintaan nikelnya dengan membuatnya memenuhi syarat untuk kredit pajak Amerika Serikat di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi.

Perusahaan kemudian akan lebih tertarik untuk membangun pabrik peleburan dan pabrik kendaraan listrik di Indonesia, menciptakan lapangan kerja.

Indonesia dilaporian menginginkan akses istimewa seperti yang diberikan tahun ini kepada Jepang, baik melalui kesepakatan independen atau sebagai bagian dari perjanjian perdagangan bebas terbatas.

Tetapi beberapa pejabat AS menyatakan kekhawatiran tentang catatan lingkungan dan hak asasi manusia Indonesia, terutama dalam pertambangan nikel. Setiap kesepakatan kemungkinan besar akan menghadapi perlawanan di Kongres.