Kelabakan Kongres AS Tak Sediakan Dana Bantuan bagi Ukraina, Biden Telepon Sekutu AS Galang Dukungan

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengadakan pembicaraan telepon dengan sekutu dan mitra AS, Selasa (3/10/2023). Pembicaraan itu berupaya mengoordinasikan dukungan jangka panjang untuk Ukraina setelah sahnya legislasi anggaran yang menjaga pemerintah AS tetap berjalan, namun memotong miliaran dolar untuk Ukraina dalam perjuangannya melawan Rusia.

Detail spesifik tentang pembahasan dan keputusan yang diambil belum tersedia, seperti yang dilaporkan oleh Associated Press.

Pada Minggu (1/10), hanya beberapa jam setelah dia menandatangani undang-undang untuk mendanai operasi pemerintah AS hingga pertengahan November, Biden berusaha memberi jaminan kepada sekutu tentang dukungan finansial AS yang berkelanjutan bagi upaya perang Ukraina.

Namun, Biden memperingatkan dalam komentar publik bahwa waktu semakin berkurang dan mendesak Kongres untuk segera bernegosiasi tentang paket bantuan baru. 

"Kita tidak boleh dalam keadaan apa pun membiarkan dukungan AS terhadap Ukraina terhenti," kata Biden di Gedung Putih setelah Kongres mengesahkan undang-undang pendanaan jangka pendek hari Sabtu malam yang menghapus bantuan bagi Ukraina.

"Kita masih punya waktu, meski tidak banyak, dan ada perasaan mendesak yang sangat kuat," kata Biden, mencatat pendanaan dalam undang-undang tersebut akan habis pada pertengahan November.

"Sebagian besar dari kedua partai, Demokrat dan Republik, Senat dan Kongres, mendukung bantuan untuk Ukraina dan agresi brutal yang ditimpakan oleh Rusia kepada mereka," kata Biden. "Hentikan bermain-main, selesaikan ini."

Namun, banyak anggota Kongres menyadari bahwa mendapatkan persetujuan untuk bantuan Ukraina di Kongres semakin sulit seiring berlanjutnya perang. Perlawanan dari pihak Republik terhadap bantuan juga semakin kuat.

Baca Juga: Bos Diplomasi Uni Eropa ke Kiev, Yakinkan Dukungan Berkelanjutan untuk Ukraina

Kongres tidak menyertakan dana untuk Ukraina dalam undang-undang anggaran jangka pendek. Bagaimana ini akan memengaruhi perang?

Ukraina punya sedikit alasan untuk merayakan ketika anggota Kongres AS menyetujui undang-undang anggaran jangka pendek pada Sabtu (30/9/2023) untuk membuat pemerintah AS tetap bisa bekerja. Namun hal tersebut tidak mencakup bantuan militer sebesar $6 miliar yang dianggap sangat mendesak oleh Ukraina.

Sekarang, Pentagon, Gedung Putih, dan sekutu Eropa mendesak Kongres untuk segera mempertimbangkannya kembali. Mereka memperingatkan, jika AS berhenti mengirimkan amunisi, suku cadang, dan pertahanan udara Ukraina akan berisiko kehilangan posisi dalam upaya serangan balik melawan pasukan Rusia. Mereka berargumen jika invasi Rusia di Ukraina tidak dihentikan, negara-negara lain, termasuk sekutu NATO, juga dapat terancam.

Kebuntuan ini terjadi ketika para petinggi Pentagon bersiap untuk bertemu minggu depan dengan sekutu di Brussels di mana Ukraina kemungkinan akan menjadi topik hangat.

Mari kita lihat apa yang sudah diberikan hingga saat ini dan apa yang sedang dipertaruhkan.

Baca Juga: Pentagon Beri Peringatan ke Kongres AS, Dana Menipis untuk Gantikan Senjata yang Dikirim ke Ukraina

Bantuan Barat untuk Ukraina hingga Saat Ini

Sejak Rusia meluncurkan invasi penuh skala di Ukraina pada Februari 2022, AS telah memberikan $43,9 miliar senjata, termasuk sistem pertahanan udara Patriot dan tank Abrams, hampir 200 artileri Howitzer 155mm, lebih dari 2 juta butir amunisi 155mm, dan sekitar 300 juta butir amunisi senjata ringan dan granat.

Tetapi Ukraina membutuhkan lebih banyak. Intensitas konflik darat telah membuatnya membutuhkan infus bantuan secara teratur untuk menjaga kekuatan militernya saat perang berlangsung selama berbulan-bulan dan mungkin bertahun-tahun.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengunjungi AS bulan lalu untuk membujuk Kongres memberikan bantuan lebih lanjut.

Perlawanan

Kurangnya kemajuan oleh Ukraina dalam mengusir pasukan Rusia membuka peluang bagi beberapa anggota Kongres untuk mempertanyakan mengapa AS harus terus mengirimkan uang.

Sayap kanan garis keras dari Partai Republik, yang dipimpin mantan Presiden Donald Trump, kini calon utama Partai Republik dalam pemilihan presiden 2024, semakin menentang pengirman lebih banyak uang ke luar negeri.