Dewan Keamanan PBB Setuju Kirim Pasukan Kenya ke Haiti untuk Lawan Geng Kriminal

Meki belum jelas jumlah pastinya pasukan itu, tetapi Pemerintah Kenya sebelumnya mengusulkan pengiriman 1.000 petugas polisi.

Selain itu, Jamaika, Bahamas, dan Antigua dan Barbuda berjanji untuk mengirim personel juga.

Vassily Nebenzia, Duta Besar PBB Federasi Rusia mengatakan, dia tidak punya keberatan secara prinsip terhadap resolusi tersebut. 

Tetapi mengirim pasukan bersenjata ke negara, bahkan atas permintaan negara tersebut adalah tindakan ekstrem yang harus dipikirkan matang.

Adapun Duta Besar PBB China, Zhang Jun mengatakan, dia berharap negara-negara yang memimpin misi tersebut akan melakukan konsultasi mendalam dengan pejabat Haiti tentang pengerahan dan menjelaskan keberatan terhadap resolusi tersebut.

"Tanpa pemerintahan yang sah, efektif, dan bertanggung jawab di tempat, dukungan eksternal sulit untuk memberikan dampak berkelanjutan," katanya, menambahkan konsensus untuk transisi diperlukan, termasuk jadwal yang masuk akal dan kredibel.

"Sayangnya, resolusi yang baru saja disahkan gagal mengirimkan sinyal terkuat dalam hal tersebut," katanya.

Baca Juga: Sejumlah Polisi Dibunuh Geng Kriminal, Demonstran Serbu Rumah PM Haiti, Negara Waspada

Dikerahkannya pasukan bersenjata diharapkan dapat mengembalikan perdamaian dan keamanan di Haiti.

Sehingga negara tersebut dapat mengadakan pemilihan umum yang berkali-kali dijanjikan Perdana Menteri Ariel Henry setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moïse bulan Juli 2021.

Haiti kehilangan institusi yang terpilih secara demokratis pada bulan Januari setelah berakhirnya masa jabatan 10 senator yang tersisa. 

Sehingga tidak ada satu pun anggota parlemen di DPR atau Senat negara tersebut. Henry memimpin negara dengan dukungan komunitas internasional.

Presiden Dewan Keamanan PBB, Sérgio França dari Brasil mencatat, tanpa solusi politik Haiti berdasarkan pemilihan umum yang bebas, transparan, dan adil, tidak akan ada bantuan yang menjamin keberhasilan yang berkelanjutan.

Intervensi internasional di Haiti punya sejarah yang rumit.

Misi stabilisasi yang disetujui PBB untuk Haiti yang dimulai pada Juni 2004 dicemari oleh skandal pelecehan seksual dan masuknya kolera, yang menewaskan hampir 10.000 orang. Misi tersebut kemudian berakhir.

Resolusi yang disetujui hari Senin memperingatkan bahwa para pemimpin misi harus mengambil tindakan untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi seksual serta mengadopsi pengelolaan limbah dan kontrol lingkungan lainnya untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui air, seperti kolera.

Baca Juga: Haiti Dikuasai Gangster, Kepala Akademi Polisi Dibunuh di Tempat Kerjanya Sendiri