Inilah Badan PBB yang Dipandang Misterius, Tempat Kubu Berkonflik Suatu Negara Bertarung agar Diakui

Pada hari Kamis, Jenderal Sudan Abdel-Fattah Burhan, yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2021, berbicara di hadapan Sidang Umum PBB. Meskipun menguasai sebagian besar wilayah Sudan, termasuk ibu kota Khartoum, pasukan paramiliter Sudan yang dikenal sebagai Pasukan Dukungan Cepat tidak mengajukan permintaan akreditasi ke PBB.

Baca Juga: Saat Konfrontasi Menegangkan Rusia dan Ukraina Hantui Sidang Dewan Keamanan PBB

Apa yang terjadi jika ada sengketa perwakilan PBB yang belum terselesaikan tahun ini?

Setelah kudeta pada bulan Juli, dua akreditasi yang saling bersaing diajukan dari Niger, tetapi sampai Kamis sore, Komite Akreditasi belum menjadwalkan pertemuan, kata Stéphane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal, dalam pernyataan melalui email.

Niger muncul dalam jadwal awal Majelis Umum awal bulan ini, tetapi tidak ada pembicara yang dijadwalkan berbicara pada Kamis.

Sebelum kudeta, Bakary Yaou Sangaré adalah perwakilan Niger di PBB. Setelah itu, junta penguasa membuatnya menjadi menteri luar negeri mereka dan menyebar foto-fotonya kepada wartawan di ruang Majelis Umum pada hari Senin, bersama dengan pernyataan yang menyatakan bahwa dia akan "menegaskan kedaulatan negara.”

Namun, PBB menerima surat dari menteri luar negeri pemerintahan yang digulingkan yang "memberitahu tentang berakhirnya fungsi Bakary sebagai Perwakilan Tetap Niger untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa,” dan Dujarric mengatakan hari Kamis bahwa Sangaré tidak diizinkan masuk ke dalam gedung.

"Tim ini, yang dipimpin oleh tentara, menikmati dukungan tanpa syarat dari rakyat dan kami akan menuntut pemerintah kami untuk bereaksi," kata Insa Garba Saidou, seorang aktivis lokal yang membantu penguasa militer baru Niger dengan komunikasi mereka, kepada Associated Press.

Baca Juga: Menjelang Sidang PBB, Zelenskyy Pertanyakan Mengapa Rusia Masih Jadi Anggota PBB

Apa dampak yang dimiliki perwakilan PBB di negeri asal?

Majelis Umum PBB adalah kesempatan sekali setahun untuk berbicara kepada pemimpin-pemimpin lain dan media internasional, memberikan pendapat tentang isu-isu kunci, dan memperkenalkan inisiatif-inisiatif besar. Berbicara memberikan prestise dan sejumlah legitimasi tertentu ke negara asal.

Juan Guaidó menyatakan diri sebagai pemimpin Venezuela tahun 2019 setelah pemilihan kembali Presiden Nicolas Maduro yang dianggap sebagai pemilihan yang tidak fair pada tahun sebelumnya, awalnya diakui oleh puluhan negara, termasuk Amerika Serikat. Dia tidak pernah mengajukan dokumen untuk berbicara di Majelis Umum, meskipun perwakilan pemerintah paralelnya mengadakan pertemuan di samping sidang majelis umum.

Upaya AS untuk mendukung pemindahan akreditasi dari pemerintahan Maduro ke Guaidó tidak membuahkan hasil, dan upaya Guaidó untuk menggulingkan Maduro akhirnya gagal.

"Upaya AS itu gagal, dan saya pikir itu adalah langkah mundur bagi Guaidó dalam upaya untuk memosisikan dirinya sebagai Presiden Venezuela yang sah," kata Gowan.

Rekomendasi komite ini bisa memiliki efek domino lain: Artikel yang ditulis oleh Amirfar dan rekan-rekannya mencatat bahwa keengganan Komite Akreditasi untuk membuat keputusan mengenai Myanmar menciptakan kebingungan tentang siapa yang akan mewakili negara tersebut di Pengadilan Internasional.

"Peran Komite Akreditasi dan dampak rekomendasinya telah berkembang secara signifikan sejak negara-negara anggota PBB pertama kali mengadopsi aturan yang mengaturnya," tulisnya. "Jauh dari fungsi awalnya sebagai menteri. Komite Akreditasi telah muncul sebagai pemain kunci dalam pertanyaan-pertanyaan penting tentang tata kelola global.”

Dalam konteks "Komite Akreditasi PBB" atau "UN Credentials Committee," "akreditasi" merujuk pada dokumen resmi atau bukti yang diajukan oleh sebuah negara atau entitas untuk membuktikan otorisasi dan haknya untuk berpartisipasi sebagai perwakilan di PBB atau organisasi internasional lainnya.

Dokumen akreditasi ini biasanya mencakup surat-surat resmi, dokumen, atau sertifikat yang mengonfirmasi identitas dan otoritas individu atau kelompok yang mewakili sebuah negara atau entitas. Komite Akreditasi bertanggung jawab untuk meninjau dan memverifikasi akreditasi tersebut guna menentukan apakah suatu delegasi atau perwakilan tertentu seharusnya diberikan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan PBB, seperti pertemuan tahunan Majelis Umum PBB.