Serba-serbi Referendum di Australia soal Suara Pribumi Aborigin di Parlemen

Para pendukung berpendapat Suara Pribumi diperlukan karena orang pribumi Australia mati lebih muda daripada warga Australia lainnya, punya tingkat bunuh diri dua kali lipat dari masyarakat umum, punya tingkat penyakit dan kematian bayi yang lebih buruk, serta lebih sedikit peluang pendidikan.

Mereka berpendapat ini adalah bukti pendekatan saat ini tidak berhasil dan Suara Pribumi akan mengarah pada pengambilan keputusan pemerintah yang lebih baik.

Para penentang mengatakan Suara Pribumi akan menjadi perubahan terbesar dalam demokrasi Australia sepanjang sejarah negara ini dan perubahan terbesar dalam konstitusi Australia sepanjang sejarah.

Mereka mengatakan pengadilan daripada Parlemen akan menentukan kekuatan Suara Pribumi dan warga Australia akan terbagi secara permanen "dalam hukum dan semangat."

Suara Pribumi juga akan menjadi langkah pertama menuju klaim suku pribumi untuk repatriasi dan kompensasi.

Baca Juga: Patung Ratu Elizabeth dan Victoria di Kanada Dirusak, Buntut Penemuan Ratusan Jasad Anak Pribumi

Darimana Asal-Usul Ide Suara Pribumi?

Suara Pribumi direkomendasikan tahun 2017 oleh sekelompok 250 pemimpin pribumi yang bertemu di Uluru, sebuah batu pasir landmark di tengah Australia yang merupakan situs keramat bagi kaum pribumi tradisional. Mereka adalah perwakilan dari Konvensi Konstitusi Nasional Bangsa-Bangsa Pertama yang dimintai pendapat pemerintah saat itu mengenai bagaimana populasi pribumi bisa diakui dalam konstitusi.

Pemerintah konservatif segera menolak usulan ini, dengan alasan bahwa Suara Pribumi akan dianggap sebagai "ruang sidang ketiga" Parlemen, tambahan yang tidak diinginkan bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.

Ketika Partai Buruh pusat-kiri memenangkan pemilihan pada Mei tahun lalu, Perdana Menteri Anthony Albanese menggunakan pidato pertamanya untuk berkomitmen kepada penciptaan Suara Pribumi.

Partai Liberal dan Partai Nasional, yang membentuk pemerintahan koalisi konservatif sebelumnya, keduanya menentang Suara Pribumi.

Baca Juga: Warga Pribumi Brazil Protes RUU yang Mengambil Tanah Adat

Bagaimana Proses Perubahan Konstitusi Australia?

Mengubah konstitusi tidak pernah mudah dan lebih dari empat dari lima referendum gagal.

Referendum untuk mengubah konstitusi memerlukan apa yang dikenal sebagai mayoritas ganda, dukungan sebagian besar warga Australia secara nasional ditambah mayoritas pemilih di sebagian besar negara bagian.

Lima referendum gagal, karena meskipun didukung oleh sebagian besar warga Australia, mereka tidak mencapai mayoritas di setidaknya empat dari enam negara bagian. Partisipasi pemilih tinggi karena pemungutan suara wajib.

Dari 44 referendum yang diadakan sejak konstitusi berlaku pada tahun 1901, hanya 8 yang berhasil dan tidak ada yang berhasil sejak tahun 1977.

Ketika Australia terakhir kali referendum tahun 1999, pengakuan terhadap orang pribumi dalam konstitusi adalah isu utama di balik salah satu pertanyaan. Warga Australia diminta untuk menyetujui penambahan prakata ke konstitusi, pengantar yang hanya memiliki makna simbolis dan tidak memiliki signifikansi hukum.

Prakata tersebut akan mengakui bahwa orang pribumi Australia telah menghuni negara ini "sejak zaman dahulu kala" dan "dihormati karena budaya kuno dan berkelanjutan mereka."

Beberapa pengamat berpendapat bahwa pengakuan semacam itu terhadap tempat orang pribumi Australia dalam kisah negara ini akan menjadi perubahan konstitusi yang lebih mudah dilakukan saat ini daripada penciptaan Suara Pribumi.