Sempat Minta Maaf ke Indonesia, PM Belanda Mark Rutte Mundur, Kegagalan Ini Penyebabnya

AMSTERDAM, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, secara mengejutkan mundur dari jabatannya. Rutte mengundurkan diri dari jabatannya, Jumat (7/7/2023), dan membuat pemerintahan Belanda runtuh.

Perbedaan yang tak dapat didamaikan dalam koalisi empat partai mengenai kebijakan mengekang migrasi disebut sebagai alasannya.

Meski telah mengundurkan diri, Rutte, PM Belanda yang pernah meminta maaf ke Indonesia dan mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, akan tetap bekerja dengan kapasitas pemangku jabatan sementara hingga pemimpin koalisi baru terpilih.

Baca Juga: Tragedi El Paso 2019: Pelaku Penembakan yang Tewaskan 23 Orang Dihukum 90 Kali Penjara Seumur Hidup

“Bukan rahasia bahwa partner koalisi memiliki pandangan berbeda terhadap kebijakan migrasi,” kata Rutte dikutip dari ABC News.

“Sayangnya, hari ini kami harus menarik kesimpulan bahwa perbedaan itu tak dapat didamaikan. Itu sebabnya, saya akan segera menawarkan pengunduran diri seluruh kabinet kepada Raja secara tertulis,” tambahnya.

Anggota parlemen oposisi pun tak menyinyiakan waktu agar dimulainya pemilihan baru, meski sebelum Rutte secara resmi mengonfirmasikan pengunduran dirinya.

Salah satunya berasal dari pemimpin partai anti imigrasi, Partai Kebebasan, Geert Wilders.

“Pemilu cepat sekarang,” cuit Wilders di Twitter.

Pemimpin partai Hijau Kiri, Jesse Klaver juga menyerukan agar pemilu segera dilakukan.

“Negara ini memerlukan perubahan arah,” tuturnya.

Kebijakan migran Rutte

Rutte telah melakukan pertemuan hingga lebih dari tengah malam, Rabu (5/7) dan Kamis (6/7), namun gagal memberikan hasil kesepakatan terkait kebijakan migran.

Salah satu pembicaraan puncak pada Jumat malam, koalisi itu mengungkapkan dengan suara bulat bahwa mereka tak dapat mencapai kesepakatan.

Akibatnya, partai-partai itu tak dapat tetap bersama dalam koalisi.

Keputusan tersebut menggarisbawahi perpecahan ideologis yang ada sejak hari koalisi dilantik lebih dari 18 bulan yang lalu antara partai-partai yang tak mendukung tindakan keras terhadap migrasi, D66 dan partai sentris ChristenUnie atau Persatuan Kristen.

Baca Juga: Kisruh Konser Blackpink di Vietnam, Gegara Pakai Peta China untuk Klaim Laut China Selatan

Sedangkan dua partai lain dalam koalisi itu, Partai Kebebasan dan Demokrasi yang konservatif dan juga partai Rutte, serta Demokrat Kristen, yang mendukung langkah yang lebih keras.

Rutte sendiri sempat meminta maaf terhadap Indonesia atas penggunaan eksekusi dan penyiksaan secara sistematis yang dilakukan Belanda selama perang kemerdekaan Indonesia 1945-1949.

Di Pemerintahan Rutte juga Belanda mengakui bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.

Rutte sendiri merupakan PM Belanda terlama berkuasa yang mencapai empat periode.