Pemimpin partai Hijau Kiri, Jesse Klaver juga menyerukan agar pemilu segera dilakukan.
“Negara ini memerlukan perubahan arah,” tuturnya.
Rutte telah melakukan pertemuan hingga lebih dari tengah malam, Rabu (5/7) dan Kamis (6/7), namun gagal memberikan hasil kesepakatan terkait kebijakan migran.
Salah satu pembicaraan puncak pada Jumat malam, koalisi itu mengungkapkan dengan suara bulat bahwa mereka tak dapat mencapai kesepakatan.
Akibatnya, partai-partai itu tak dapat tetap bersama dalam koalisi.
Keputusan tersebut menggarisbawahi perpecahan ideologis yang ada sejak hari koalisi dilantik lebih dari 18 bulan yang lalu antara partai-partai yang tak mendukung tindakan keras terhadap migrasi, D66 dan partai sentris ChristenUnie atau Persatuan Kristen.
Baca Juga: Kisruh Konser Blackpink di Vietnam, Gegara Pakai Peta China untuk Klaim Laut China Selatan
Sedangkan dua partai lain dalam koalisi itu, Partai Kebebasan dan Demokrasi yang konservatif dan juga partai Rutte, serta Demokrat Kristen, yang mendukung langkah yang lebih keras.
Rutte sendiri sempat meminta maaf terhadap Indonesia atas penggunaan eksekusi dan penyiksaan secara sistematis yang dilakukan Belanda selama perang kemerdekaan Indonesia 1945-1949.
Di Pemerintahan Rutte juga Belanda mengakui bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.
Rutte sendiri merupakan PM Belanda terlama berkuasa yang mencapai empat periode.
Sumber : ABC News
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.