AS kutuk Pasukan Dukungan Cepat RSF karena Melanggar HAM, Lakukan Kekerasan Seksual dan Pembunuhan

NEW YORK, KOMPAS.TV - Amerika Serikat mengutuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, penyiksaan dan kekerasan mengerikan yang sedang terjadi di Sudan dan dilakukan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan milisi-milisi sekutunya.

Selain itu ada laporan kekerasan seksual dan pembunuhan dengan latar belakang etnis yang dilakukan RSF, "Kekejian yang terjadi hari ini di Darfur Barat dan wilayah-wilayah lain itu mengingatkan kejadian mengerikan yang membuat AS pada 2004 menyimpulkan telah terjadi genosida di Darfur," kata Kementerian Luar Negeri AS, seperti laporan Anadolu, Jumat (16/6/2023).

"Kami secara khusus mengutuk pembunuhan Gubernur Darfur Barat Khamis Abbakar pada 14 Juni setelah dia menuduh RSF dan kekuatan-kekuatan lain  melakukan genosida."

Sudan kembali dilanda kekerasan dan pertempuran antara militer resi Sudan dengan milisi RSF dua bulan setelah konflik pecah.

Di wilayah Geneina saja sudah hampir 1.100 warga sipil tewas, kata kelompok-kelompok setempat. PBB mengungkapkan sekitar 273 ribu orang mengungsi meninggalkan Darfur Barat.

Manakala kekejian terjadi di Darfur terutama disebabkan oleh RSF dan milisi-milisi yang bersekutu dengannya, maka pihak-pihak itu mesti bertanggung jawab atas kekejaman yang terjadi di sana, kata Kementerian Luar Negeri AS.

Baca Juga: Makin Parah, Pasukan Paramiliter Sudan Bunuh Gubernur Darfur Barat Usai Bantai Warga Kota

Amerika Serikat juga menuduh angkatan bersenjata Sudan gagal melindungi warga sipil dan menyulut konflik dengan mendorong mobilisasi suku-suku.

AS menyeru kedua pihak agar mengadakan gencatan senjata di Darfur, mengendalikan tentara mereka, dan meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan atau kekejaman, selain memastikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bisa dikirim ke sana.

Dalam beberapa bulan terakhir muncul ketidaksepakatan antara kedua belah pihak mengenai integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata Sudah yang menjadi syarat utama perjanjian transisi Sudan bersama kelompok-kelompok politik.

Sudan tidak punya pemerintahan fungsional  sejak Oktober 2021 ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan keadaan darurat yang kemudian dikecam sebagai "kudeta" oleh berbagai kekuatan politik.

Masa transisi yang dimulai Agustus 2021 setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan itu akan berakhir begitu pemilihan umum digelar awal 2024.