Ratusan Ribu Orang Berunjuk Rasa Anti-Pemerintah di Polandia Mendukung Demokrasi

WARSAW, KOMPAS.TV - Ratusan ribu orang berunjuk rasa anti-pemerintah di ibu kota Polandia hari Minggu (4/6/2023), untuk mendukung demokrasi. 

Seperti laporan Associated Press, Senin (5/6/2023), warga datang dari seluruh negara menyuarakan kemarahan terhadap pejabat yang dianggap mengikis norma demokrasi dan menciptakan kekhawatiran Polandia mengarah ke otoritarianisme seperti Hongaria dan Turki.

Wali Kota Warsaw, Rafal Trzaskowski, yang berasal dari partai oposisi yang memimpin unjuk rasa, memperkirakan 500.000 orang ikut serta dalam unjuk rasa.

Portal berita Onet memperkirakan setidaknya ada 300.000 orang pada puncak unjuk rasa tersebut.

Kerumunan besar juga berkumpul di Krakow dan kota-kota lain di negara berpenduduk 38 juta orang ini, menunjukkan frustrasi terhadap pemerintah yang dituduh melanggar konstitusi dan mengikis hak-hak fundamental di Polandia.

Mantan Presiden Lech Walesa, pemimpin Gerakan Solidaritas yang berperan penting dalam menjatuhkan rezim komunis di Polandia, berunjuk rasa bersama pemimpin partai oposisi Platforma Obywatelska, mantan Perdana Menteri Donald Tusk.

Walesa dan Tusk sangat tidak disukai oleh partai Pemerintah Hukum dan Keadilan yang dipimpin oleh Jaroslaw Kaczynski, dan kerumunan di Warsaw berseru, "Demokrasi!" dan "Konstitusi!"

Unjuk rasa dimulai di kantor Perdana Menteri Mateusz Morawiecki dan berakhir di Istana Kerajaan, di mana Tusk menyambut antusiasme peserta dan berjanji untuk berjuang meraih kemenangan dalam pemilihan musim gugur.

"Kami akan mengikuti pemilihan ini untuk menang dan memperbaiki kesalahan-kesalahan. Saya berjanji kemenangan, penyelesaian kejahatan, kompensasi untuk kesalahan-kesalahan, dan rekonsiliasi di antara orang Polandia," kata Tusk kepada kerumunan.

Baca Juga: Rusia Mengamuk Gara-gara Polandia Ubah Nama Kota Kaliningrad

Juru bicara pemerintah, Piotr Mueller, menuduh Tusk dan Walesa "berusaha menggulingkan pemerintah."

Tusk mengajak warga Polandia berunjuk rasa bersamanya demi masa depan negara, pesan yang mengena bagi Radek Tusinski, 49 tahun, yang datang dengan istri dan dua anaknya. Sebuah spanduk bertuliskan "Saya tidak bisa menyerah untuk kebebasan" terpasang di kereta bayinya.

Tuskinski mengatakan ia khawatir dengan kembalinya sistem otoriter yang mirip dengan yang ia kenang dari masa kecilnya.

"Kami menginginkan negara yang bebas untuk anak-anak kami," katanya.

Para pendukung unjuk rasa memperingatkan bahwa pemilihan bisa menjadi kesempatan terakhir bagi negara ini untuk menghentikan pengikisan demokrasi di bawah pemerintahan Hukum dan Keadilan, di tengah kekhawatiran tumbangnya pemilihan yang adil pada pemilihan musim gugur.

Berkuasa sejak tahun 2015, Hukum dan Keadilan berhasil menemukan formula yang populer dengan menggabungkan peningkatan pengeluaran sosial dengan kebijakan sosial yang konservatif dan dukungan terhadap gereja di negara yang mayoritas Katolik ini.

Namun, para pengkritik memperingatkan selama bertahun-tahun bahwa partai ini sedang membalikkan banyak pencapaian yang telah dicapai sejak Polandia keluar dari kekuasaan komunis pada tahun 1989.

Pemerintah Amerika Serikat ikut campur pada beberapa kesempatan ketika merasa bahwa pemerintah Polandia mengikis kebebasan media dan kebebasan akademik dalam bidang penelitian Holocaust.

Baca Juga: Loyalitas Polandia kepada Ukraina, Janji Kirim Lebih Banyak Jet Tempur dan Dukung Kiev Gabung NATO

Para kritikus terutama menyoroti pengambilalihan perlahan-lahan oleh partai ini terhadap lembaga peradilan dan media, dan khawatir bahwa Hukum dan Keadilan pada akhirnya dapat memaksa Polandia keluar dari Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara.

Pembatasan terhadap hak aborsi memicu protes massal. Beberapa orang juga menyuarakan kemarahan terhadap inflasi dua digit di negara ini. Pemerintah Polandia menyalahkan perang Rusia di Ukraina dan pandemi Covid-19, tetapi para ekonom mengatakan kebijakan pengeluaran pemerintah mempercepat laju kenaikan harga.

Barbara Dec, 26 tahun, dan neneknya berangkat dari kota asal mereka, Zielona Gora, pukul 4:30 pagi dan melakukan perjalanan tujuh jam dengan bus yang diorganisir oleh Platforma Obywatelska untuk berunjuk rasa.

Dec mengangkat spanduk karton yang bertuliskan "Saya takut memiliki anak di Polandia."

"Perempuan telah kehilangan hak untuk melakukan aborsi bahkan ketika janin memiliki penyakit terminal, dan sejumlah perempuan meninggal," jelasnya. "Dan saya juga takut tidak dapat mengatasi secara finansial."

Unjuk rasa ini diselenggarakan pada hari jadi ke-34 pemilihan parsial pertama yang bebas di Polandia. Unjuk rasa ini dianggap sebagai tes bagi Platforma Obywatelska yang dipimpin oleh Tusk, sebuah partai sentris dan pro-Eropa yang tertinggal di belakang Hukum dan Keadilan dalam jajak pendapat.

Namun, berlalunya undang-undang yang kontroversial bulan lalu tampaknya memobilisasi dukungan yang lebih besar untuk Tusk. Polandia diperkirakan akan mengadakan pemilihan umum bulan Oktober, meskipun tanggalnya belum ditetapkan.

Undang-undang tersebut memungkinkan pembentukan komisi untuk menyelidiki pengaruh Rusia di Polandia. Para kritikus berpendapat komisi ini akan punya kekuatan yang melanggar konstitusi, termasuk kemampuan mengecualikan pejabat dari kehidupan publik selama sepuluh tahun.

Baca Juga: Wow, Ukraina Pesan 100 Kendaraan Perang dari Polandia, Sinyal Bahaya untuk Rusia?

Mereka khawatir undang-undang ini akan digunakan oleh partai pemerintah untuk mengeluarkan Tusk dan lawan-lawannya dari kehidupan publik.

Presiden Andrzej Duda, yang menandatangani undang-undang tersebut pada 29 Mei, mengajukan perubahan-perubahan hari Jumat lalu. Sementara itu, undang-undang tersebut akan berlaku tanpa jaminan bahwa anggota parlemen akan melemahkan kekuatan komisi tersebut.

Beberapa orang Polandia mengatakan ini bisa menyerupai penyelidikan Joseph McCarthy, senator AS yang kampanye anti-komunisnya pada awal 1950-an menyebabkan histeria dan penganiayaan politik.

Ketakutan itu ditekankan pada akhir pekan lalu ketika Kaczynski ditanya oleh seorang reporter apakah dia masih percaya pada menteri pertahanan terkait dengan rudal Rusia yang jatuh di Polandia pada bulan Desember.

"Saya terpaksa... melihat Anda sebagai perwakilan Kremlin," jawabnya. "Karena hanya Kremlin yang ingin orang ini berhenti menjadi menteri pertahanan nasional."

Kelompok kebebasan pers Reporters Without Borders menyatakan kekhawatiran bahwa komisi ini "dapat berfungsi sebagai senjata baru untuk serangan semacam ini, di mana keraguan terhadap integritas jurnalis dilemparkan untuk mencemarkan reputasi mereka."

Tusk, yang pernah menjabat sebagai presiden Dewan Eropa, memanggil warga Polandia untuk berunjuk rasa bersamanya sebagai bentuk perlawanan terhadap "harga yang tinggi, pencurian, dan kebohongan, demi pemilihan bebas dan Polandia yang demokratis dan Eropa."

Hukum dan Keadilan berusaha mengurangi partisipasi dalam unjuk rasa dengan mengeluarkan video yang menggunakan Auschwitz sebagai tema, tindakan tersebut mendapatkan kritik dari museum negara yang melestarikan situs kamp kematian Nazi Jerman.