Ratusan Ribu Orang Berunjuk Rasa Anti-Pemerintah di Polandia Mendukung Demokrasi

Baca Juga: Loyalitas Polandia kepada Ukraina, Janji Kirim Lebih Banyak Jet Tempur dan Dukung Kiev Gabung NATO

Para kritikus terutama menyoroti pengambilalihan perlahan-lahan oleh partai ini terhadap lembaga peradilan dan media, dan khawatir bahwa Hukum dan Keadilan pada akhirnya dapat memaksa Polandia keluar dari Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara.

Pembatasan terhadap hak aborsi memicu protes massal. Beberapa orang juga menyuarakan kemarahan terhadap inflasi dua digit di negara ini. Pemerintah Polandia menyalahkan perang Rusia di Ukraina dan pandemi Covid-19, tetapi para ekonom mengatakan kebijakan pengeluaran pemerintah mempercepat laju kenaikan harga.

Barbara Dec, 26 tahun, dan neneknya berangkat dari kota asal mereka, Zielona Gora, pukul 4:30 pagi dan melakukan perjalanan tujuh jam dengan bus yang diorganisir oleh Platforma Obywatelska untuk berunjuk rasa.

Dec mengangkat spanduk karton yang bertuliskan "Saya takut memiliki anak di Polandia."

"Perempuan telah kehilangan hak untuk melakukan aborsi bahkan ketika janin memiliki penyakit terminal, dan sejumlah perempuan meninggal," jelasnya. "Dan saya juga takut tidak dapat mengatasi secara finansial."

Unjuk rasa ini diselenggarakan pada hari jadi ke-34 pemilihan parsial pertama yang bebas di Polandia. Unjuk rasa ini dianggap sebagai tes bagi Platforma Obywatelska yang dipimpin oleh Tusk, sebuah partai sentris dan pro-Eropa yang tertinggal di belakang Hukum dan Keadilan dalam jajak pendapat.

Namun, berlalunya undang-undang yang kontroversial bulan lalu tampaknya memobilisasi dukungan yang lebih besar untuk Tusk. Polandia diperkirakan akan mengadakan pemilihan umum bulan Oktober, meskipun tanggalnya belum ditetapkan.

Undang-undang tersebut memungkinkan pembentukan komisi untuk menyelidiki pengaruh Rusia di Polandia. Para kritikus berpendapat komisi ini akan punya kekuatan yang melanggar konstitusi, termasuk kemampuan mengecualikan pejabat dari kehidupan publik selama sepuluh tahun.

Baca Juga: Wow, Ukraina Pesan 100 Kendaraan Perang dari Polandia, Sinyal Bahaya untuk Rusia?

Mereka khawatir undang-undang ini akan digunakan oleh partai pemerintah untuk mengeluarkan Tusk dan lawan-lawannya dari kehidupan publik.

Presiden Andrzej Duda, yang menandatangani undang-undang tersebut pada 29 Mei, mengajukan perubahan-perubahan hari Jumat lalu. Sementara itu, undang-undang tersebut akan berlaku tanpa jaminan bahwa anggota parlemen akan melemahkan kekuatan komisi tersebut.

Beberapa orang Polandia mengatakan ini bisa menyerupai penyelidikan Joseph McCarthy, senator AS yang kampanye anti-komunisnya pada awal 1950-an menyebabkan histeria dan penganiayaan politik.

Ketakutan itu ditekankan pada akhir pekan lalu ketika Kaczynski ditanya oleh seorang reporter apakah dia masih percaya pada menteri pertahanan terkait dengan rudal Rusia yang jatuh di Polandia pada bulan Desember.

"Saya terpaksa... melihat Anda sebagai perwakilan Kremlin," jawabnya. "Karena hanya Kremlin yang ingin orang ini berhenti menjadi menteri pertahanan nasional."

Kelompok kebebasan pers Reporters Without Borders menyatakan kekhawatiran bahwa komisi ini "dapat berfungsi sebagai senjata baru untuk serangan semacam ini, di mana keraguan terhadap integritas jurnalis dilemparkan untuk mencemarkan reputasi mereka."

Tusk, yang pernah menjabat sebagai presiden Dewan Eropa, memanggil warga Polandia untuk berunjuk rasa bersamanya sebagai bentuk perlawanan terhadap "harga yang tinggi, pencurian, dan kebohongan, demi pemilihan bebas dan Polandia yang demokratis dan Eropa."

Hukum dan Keadilan berusaha mengurangi partisipasi dalam unjuk rasa dengan mengeluarkan video yang menggunakan Auschwitz sebagai tema, tindakan tersebut mendapatkan kritik dari museum negara yang melestarikan situs kamp kematian Nazi Jerman.