Pemilih Uzbekistan Jalani Referendum Konstitusi, di Antaranya Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Sejak berkuasa tahun 2016 usai kematian Islam Karimov, Mirziyoyev memimpin reformasi di Uzbekistan, termasuk penghapusan kerja paksa di perkebunan kapas.

Namun, aktivis mengatakan pelanggaran HAM masih berlangsung, dan pihak berwenang belum menunjukkan tanda-tanda mengizinkan oposisi politik muncul.

Setidaknya 21 orang tewas dalam demonstrasi di wilayah otonom Karakalpakstan pada tahun 2022.

Aktivis HAM menuduh pihak berwenang menggunakan kekuatan mematikan terhadap para demonstran.

Olivier Ferrando, seorang peneliti di Universitas Katolik Lyon di Prancis, mengatakan reformasi ini merupakan "tindakan unggulan" bagi Mirziyoyev dalam upayanya untuk "bersinar" lebih dari warisan pendahulunya.

Karimov meninggal tahun 2016 setelah seperempat abad pemerintahan yang brutal.

Mirziyoyev adalah perdana menteri selama 13 tahun, tetapi sekarang menampilkan dirinya sebagai sosok yang jauh lebih progresif.

"Banyak analis melihat, wajar saja, upaya oleh Mirziyoyev untuk tetap berkuasa, tetapi akan disayangkan jika teks ini dianggap hanya sebagai pihak otoriter," kata Ferrando seperti dikutip France24, merujuk pada amendemen.

Di antara usulan Mirziyoyev adalah pelarangan hukuman mati dan perlindungan hak asasi manusia untuk apa yang Mirziyoyev sebut sebagai "Uzbekistan baru".

"Kita akan melihat, tentu saja, jika reformasi konstitusional ini, yang salah satu tujuannya adalah memberikan jaminan kepada komunitas internasional mengenai perkembangan demokratis di Uzbekistan baru, dapat melampaui efek kosmetik sederhana dan sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," kata Ferrando.

Baca Juga: Sergey Lavrov: Rusia dan Uzbekistan Siap Bekerja Sama dengan Taliban di Afghanistan

Protes Berdarah

Rakyat Uzbekistan sedang bangkit dari musim dingin yang sangat keras yang ditandai oleh kelangkaan bahan bakar, dan dihadapkan pada kemiskinan yang berkelanjutan dan korupsi endemik.

Meskipun ada kemajuan ekonomi dan perbaikan sosial, seperti kriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah tidak mentolerir perbedaan pendapat.

Selama kerusuhan Juli 2022, demonstrasi menentang amendemen konstitusi di Karakalpakstan, yang akan mengurangi otonomi wilayah yang luas, namun mendapat respons melalui penindasan berdarah. Puluhan orang dipenjara.

Amendemen yang kontroversial tersebut sejak itu ditarik kembali.