JAKARTA, KOMPAS.TV - Media Inggris, The Independent menyoroti riuh penolakan Timnas Israel di Indonesia. Sejumlah pihak di Tanah Air menolak kedatangan Israel di ajang Piala Dunia U20 2023.
"Lusinan Muslim konservatif berbaris di ibu kota Indonesia pada hari Senin (20/3/2023) untuk memprotes partisipasi pertama Israel di Piala Dunia FIFA U-20 di Indonesia," tulis The Independent.
"Mereka menghentikan lalu lintas, meneriakkan 'Allahu Akbar dan 'Tolak Israel dari Piala Dunia U20."
Baca Juga: Gubernur Wayan Koster Kirim Surat ke Menpora, Tolak Israel Main di Bali di Piala Dunia U20
Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Turnamen sepak bola dua tahunan ini rencananya akan mulai bergulir pada 20 Mei-11 Juni 2023.
Nantinya, ada enam kota di Indonesia yang akan menggelar Piala Dunia U-20 2023; Palembang, Jakarta, Bandung, Surakarta, Surabaya, dan Gianyar.
Israel sendiri menjadi salah satu dari 24 negara yang dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 2023. Mereka adalah menjadi perwakilan dari konfederasi Eropa (UEFA) bersama Italia, Inggris, Prancis, dan Slovakia.
Ini merupakan partisipasi perdana Israel di ajang Piala Dunia U20.
Baca Juga: Kata PBNU soal Partisipasi Timnas Israel di Piala Dunia U20 2023: Olahraga Ya Enggak Apa-apa
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Muhadjir Effendy mengungkapkan sikap pemerintah Indonesia tetap akan mengacu pada konstitusi yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alenia 1.
"Yang perlu saya tegaskan adalah pemerintah indonesia tetap memiliki komitmen teguh dan terus akan selamanya melakukan sikap itu, yaitu kita tidak akan berubah didalam posisi awal menegakkan konstitusi kita," ucap Muhadjir Effendy, Senin (20/3) dikutip dari Bolasport.
"Terutama dalam hubungan luar negeri itu adalah pasal pembukaan UUD 1945 Alinea 1."
Baca Juga: Sikap PSSI dan Plt Menpora soal Riuh Penolakan Israel di Piala Dunia U20 2023
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Itu tidak boleh ditawar lagi," kata Muhadjir Effendy.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.