TOKYO, KOMPAS.TV - Menteri Dalam Negeri Jepang diminta mengundurkan diri karena adanya dugaan penyimpangan pendanaan, Minggu (20/11/2022). Skandal ini merupakan pukulan berat bagi kabinet Perdana Menteri Fumio Kishida, yang sebelumnya telah memberhentikan dua menteri lainnya dalam satu bulan terakhir.
Menteri Dalam Negeri Minoru Terada mendapat kecaman atas beberapa penyimpangan akuntansi dan pendanaan. Dalam salah satu skandal, dia mengakui bahwa salah satu kelompok pendukungnya menyerahkan catatan akuntansi yang melampirkan tanda tangan orang yang sudah meninggal.
“Saya minta maaf atas serangkaian pengunduran diri,” kata PM Kishida. "Saya menyadari tanggung jawab saya yang berat untuk penunjukan mereka," ujarnya seperti dikutip dari The Associated Press.
Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan mengumumkan pengganti Terada pada hari Senin.
Terada juga muncul di Kantor Perdana Menteri dan mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Kishida. Dia tidak mengatakan kapan diminta melakukan pengunduran diri.
Baca Juga: Jepang Kian Jengkel ke Korea Utara, Rudal Kim Jong-Un Dilaporkan Jatuh di ZEE Negara Itu
“Saya mengambil keputusan karena saya tidak boleh ikut campur dalam diskusi parlemen tentang undang-undang utama karena masalah saya,” kata Terada.
Terada telah dikritik atas skandal tersebut selama lebih dari sebulan terakhir. Dia mengatakan perasaannya terombang-ambing antara harapannya untuk berkontribusi pada Kabinet Kishida, namun di sisi lain dia khawatir menimbulkan masalah karena skandal pendanaan.
Televisi nasional NHK menyebutkan bahwa Kishida memanggil Terada ke kantornya dan meminta dia mengajukan pengunduran diri. Kishida, ketika ditanya Jumat lalu tentang kemungkinan pemecatan, mendesak Terada untuk memenuhi pertanggungjawaban tetapi tidak membelanya. Dia menyatakan akan membuat keputusan sendiri sebagai perdana menteri.
Kishida mengatakan pada hari Minggu bahwa dia yakin Terada mengajukan pengunduran dirinya sebagai tanggapan atas komentar yang dia buat di Bangkok setelah menghadiri KTT APEC.
Terada kemudian mengatakan bahwa dia tidak melanggar hukum apa pun. Dia berjanji untuk memperbaiki masalah akuntansi dan menunjukkan tekad untuk tetap menjabat. Anggota parlemen oposisi mengatakan masalah pendanaan untuk menteri dalam negeri, yang salah satu tugasnya mengawasi dana politik adalah masalah serius dan menuntut pengunduran dirinya.
Baca Juga: Jepang Puji dan Angkat Topi Kesuksesan Presidensi G20 Indonesia
"Kredibilitasnya sudah hilang dan pengunduran dirinya datang terlambat, dan mempertanyakan penilaian dan kepemimpinan Perdana Menteri Kishida," kata Kenta Izumi, kepala oposisi utama Partai Konstitusional Demokrat Jepang, dalam sebuah pernyataan.
Pengamat politik juga mengatakan bahwa kurangnya ketegasan Kishida berasal dari pijakannya yang lemah di dalam partai yang berkuasa. Mereka mengatakan Kishida, yang faksinya menempati urutan keempat terbesar di partai, perlu mendengarkan suara dari tiga faksi yang lebih besar termasuk yang dipimpin oleh pemimpin yang terbunuh Shinzo Abe dan faksi kelas berat seperti Taro Aso.
Kishida diperkirakan akan menunjuk Takeaki Matsumoto, mantan menteri luar negeri dari fraksi Aso, sebagai menteri urusan dalam negeri yang baru.
Sumber : The Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.