Bos Junta Militer Myanmar Incar Kursi Presiden pada Pemilu Mendatang

YANGON, KOMPAS.TV - Meskipun tidak pernah keluar dan mengatakannya di depan umum, bos junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, sudah lama bermimpi untuk menjadi presiden.

Demikian diungkapkan pejabat militer yang dekat dengannya seperti dilaporkan Nikkei Asia, Sabtu (29/10/2022).

Kini, mimpi itu tampaknya akan segera menjadi kenyataan karena partai yang didukung militer mulai bergerak memantapkan posisinya menjelang pemilihan umum (pemilu) yang akan digelar pada Agustus 2023.

Ditanya tentang apakah Min Aung Hlaing memiliki ambisi menjadi presiden, pejabat militer itu menjawab, "Itulah tujuan dan impiannya. Dia pasti akan mewujudkannya."

Presiden Myanmar dipilih oleh legislator majelis tinggi dan rendah.

Ini berarti pemilu berikutnya, yang akan menentukan siapa yang duduk di 75 persen kursi yang tidak dialokasikan untuk militer, akan menjadi kunci ambisi Min Aung Hlaing.

Jika dia dapat mengamankan mayoritas antara penunjukan militer dan anggota Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer, ada kemungkinan besar dia akan memenangi kursi kepresidenan.

Baca Juga: Menlu RI Sebut Masalah Myanmar Hanya Bisa Diselesaikan Rakyatnya Sendiri: Tugas ASEAN Memfasilitasi

Dalam persiapan pemilu, USDP memilih Khin Yi, salah satu tangan kanan Min Aung Hlaing, sebagai pemimpin barunya dalam sebuah konferensi pada awal Oktober.

“Partai kita perlu berusaha menjadi institusi yang kuat”, ujarnya.

"Ini vital. Kita harus melakukan segala upaya untuk meningkatkan anggota partai, pendukung dan simpatisan yang menjadi kekuatan pendorong utama."

Khin Yi, seorang mantan perwira militer, pernah menjabat sebagai kepala polisi Myanmar.

USDP kalah telak dalam dua pemilu terakhir dari Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang dipimpin pemimpin terguling Myanmar dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.

Pendahulu Khin Yi, Than Htay, kadang-kadang mengkritik pejabat militer dan berselisih dengan Min Aung Hlaing.

Militer Myanmar sekarang berencana menempatkan sejumlah besar pensiunan perwira di dalam partai, baik sebagai kandidat atau untuk membantu kampanye.

"Kami sedang mempertimbangkan cabang partai mana yang akan menempatkan petugas," kata seorang sumber di USDP.

Baca Juga: Menlu Se-ASEAN Bertemu Bicara Khusus Tentang Myanmar

Sementara itu, Min Aung Hlaing juga meningkatkan tekanan pada gerakan pro-demokrasi.

Dia memutuskan untuk tidak membubarkan NLD, yang kemungkinan akan memberikan legitimasi pada pemilu.

Tapi Suu Kyi dihukum penjara karena beberapa kejahatan termasuk korupsi dan dijatuhi hukuman total 26 tahun penjara sejauh ini.

Beberapa anggota NLD berpangkat tinggi telah meninggalkan Myanmar dan mendirikan pemerintahan bayangan di pengasingan.

Kelompok ini diperkirakan tidak akan mengakui hasil pemilu yang digelar militer sebagai protes atas tindakan militer yang membatalkan hasil pemilu tahun 2020. Banyak pendukung NLD berkemungkinan akan memboikot pemilu yang akan datang.

NLD menolak untuk ambil bagian dalam pemilihan tahun 2010, yang diadakan menjelang akhir pemerintahan militer Myanmar sebelumnya, dengan alasan konstitusi dan proses pemilihan tidak demokratis.

Saat itu, USDP yang didukung militer akhirnya menang telak. Hasil serupa diperkirakan akan terjadi pada pemilu yang akan datang.