Publik Inggris Tidak Memilih Langsung Perdana Menteri, Inilah Cara Inggris Pilih Kepala Pemerintahan

LONDON, KOMPAS.TV — Pengamat struktur pemerintahan Inggris dapat dimaafkan karena menggaruk-garuk kepala dalam beberapa pekan terakhir ketika mereka menyaksikan negara itu melewati suksesi perdana menteri tanpa mengadakan pemilihan umum, seperti dilansir Associated Press, Sabtu (22/10/2022).

Sementara oposisi Partai Buruh menuntut diadakannya pemilihan umum, kaum konservatif yang memerintah terus mendesak untuk memilih perdana menteri lain dari dalam barisan mereka sendiri, yang mereka berhak lakukan karena itulah cara kerja demokrasi parlementer Inggris.

Rakyat Inggris Tidak Pernah Memilih Langsung Perdana Menterinya

Inggris dibagi menjadi 650 konstituen lokal, dan rakyat pemilih mencentang kotak untuk kandidat yang mereka pilih menjadi anggota parlemen lokal, atau anggota parlemen.

Dalam kebanyakan kasus, anggota parlemen terpilih adalah anggota salah satu partai politik utama negara itu.

Partai yang memenangkan mayoritas kursi parlemen akan membentuk pemerintahan, dan pemimpin partai itu secara otomatis menjadi perdana menteri.

Sementara koalisi dimungkinkan, sistem pemungutan suara Inggris mendukung dua partai terbesar dan dalam banyak kasus satu partai akan mengambil mayoritas mutlak kursi, seperti halnya partai Konservatif atau Tory di Parlemen saat ini.

Baca Juga: Enam Pekan Memimpin, PM Inggris Liz Truss Mengundurkan Diri! Ini Alasannya...

Bagaimana Partai Politik Inggris Memilih Pemimpin Mereka

Sejak tahun 1922, ke-20 perdana menteri Inggris berasal dari Partai Buruh atau Partai Konservatif.

Ini berarti anggota partai-partai ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap siapa yang akan menjadi perdana menteri negara itu.

Proses yang digunakan para pihak untuk memilih mereka rasanya seperti sistem dari masa Bizantium, tidak modern sama sekali.

Sekarang mari tarik napas dalam-dalam, karena inilah alasannya: Untuk Partai Konservatif, anggota parlemen harus terlebih dahulu memberi sinyal dukungan mereka untuk seorang pemimpin potensial.

Jika ada dukungan yang cukup, orang ini akan menjadi kandidat resmi.

Semua anggota parlemen Konservatif kemudian memberikan serangkaian suara, secara bertahap mengurangi jumlah kandidat menjadi dua.

Akhirnya, anggota biasa partai, sekitar 180.000 dari mereka, memberikan suara di antara kedua kandidat ini. Terakhir kali mereka memilih Liz Truss daripada Rishi Sunak.

Baca Juga: Mantan Menkeu Rishi Sunak Unggul dalam Pemilihan PM Inggris, Boris Johnson Bergerak Menyaingi

Jika anggota parlemen mampu bersatu di belakang calon tunggal maka tidak perlu anggota partai yang lebih luas memberikan suara.

Ini terakhir terjadi pada tahun 2016 ketika anggota parlemen mendukung Theresa May setelah pengunduran diri David Cameron dan dia secara otomatis menjadi perdana menteri.

Ini bisa terjadi lagi.

Partai Buruh memiliki prosesnya sendiri yang bahkan bisa dibilang lebih rumit.

Tetapi Inggris tahun 2019 Tidak Memilih Boris Johnson

Boris Johnson dipilih oleh partainya menyusul pengunduran diri Theresa May.

Johnson sudah menjadi perdana menteri selama lima bulan ketika para pemilih mencoblos kartu suara mereka pada Desember 2019.

Namun, dukungan pemilih untuk Partai Konservatif memang memperkuat posisinya sebagai perdana menteri.

Baca Juga: PM Inggris Liz Truss Mundur, Tetap Dibayar Rp2 Miliar Seumur Hidup meski Hanya Menjabat 45 Hari

Bahkan dalam pemilihan itu, sebenarnya hanya sekitar 70.000 orang yang mendapat kesempatan untuk memilih secara langsung atau menentang Johnson, mereka yang kebetulan tinggal di daerah pemilihan Parlemen Ruislip dan South Uxbridge, di London barat.

Sejak itu, perdana menteri lain, Liz Truss, datang dan pergi, dan satu lagi akan dipilih akhir minggu depan, semua tanpa ada yang mengganggu pemilih umum.

Apakah akan Segera Digelar Pemilihan Umum?

Secara konstitusional, tidak ada pemilihan umum yang diperlukan di Inggris sampai dua tahun lagi, tahun 2024.

Tetapi ketika perdana menteri datang dan pergi, dipilih oleh sebagian kecil populasi, banyak orang Inggris mulai bertanya-tanya mengapa mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk memengaruhi siapa pemimpin mereka berikutnya.

Kebisingan untuk menuntut digelarnya pemilihan umum dalam waktu dekat sepertinya akan semakin nyaring.