Tuduh Rusia dan China Lindungi Korea Utara dari Sanksi PBB, AS Ngamuk!

NEW YORK, KOMPAS.TV - Amerika Serikat (AS) mengamuk ke Rusia dan China, dengan menuduh kedua negara itu melindungi Korea Utara.

AS mengatakan Rusia dan China telah melindungi rezim Kim Jong-un dari usaha untuk memperkuat sanksi PBB atas senjata nuklir dan program rudal balistik.

Hal tersebut diungkapkan Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, Rabu (5/10/2022).

“DPRK (Korea Utara) telah menikmati perlindungan menyeluruh dari dua anggota dewan ini,” kata Thomas-Greenfield dikutip dari Free Malaysia Today.

Baca Juga: “Surat Cinta” Donald Trump dan Kim Jong-Un Akhinya Dipublikasikan, Ada 27 Surat

“Singkatnya, dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah membebaskan Kim Jong-un,” tambahnya.

Seluruh 15 anggota Dewan Keamanan PBB bertemu setelah Korea Utara menembakkan rudal balistik yang melewati Jepang, Selasa (4/10/2022).

Hal itu menjadi yang pertama dalam lima tahun, dan sempat menghadirkan peringatan di sana untuk berlindung.

China dan Rusia tak ingin dilakukannya pertemuan Dewan secara terbuka.

Keduanya berargumen bahwa itu tak akan kondusif untuk meredakan situasi saat ini.

Sementara pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, AS, Inggris, Prancis, Albania, Brasil, India, Irlandia, Norwegia dan Uni Emirat Arab (UEA), mengutuk peluncuran rudal Korea Utara dalam sebuah pernyataan bersama.

Duta Besar China untuk PBB, Geng Shuang, mengungkapkan Dewan Keamanan PBB perlu berperan konstruktif, ketimbang hanya mengandalkan retorika atau tekanan yang kuat.

“Diskusi dan musyawarah harus berkontribusi dalam perdamaian, daripada memicu eskalasi,” ujarnya.

“Mereka harus mempromosikan dimulainya kembali dialog alih-alih memperluas perbedaan dan menjalin persatuan alih-alih menciptakan perpecahan,” tambahnya.

Sedangkan Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Anna Evstigneeva, mengatakan Dewan Keamanan PBB memperkenalkan sanksi baru untuk Korea Utara adalah jalan buntu, dan hanya akan memberikan hasil nol.

“Kami yakin bahwa mekanisme PBB dan Dewan Komunikasi harus digunakan untuk mendukung dialog inter-Korea dan negosiasi multilateral dibandingkan menjadi penghalang bagi mereka,” tuturnya.

Baca Juga: Korut Tembak Rudal Lintasi Jepang, AS Kirim Kapal Induk Bertenaga Nuklir ke Semenanjung Korea

Korea Utara selama bertahun-tahun dilarang melakukan uj coba nuklir dan peluncuran rudal balistik oleh Dewan Keamanan PBB.

Mereka juga memperkuat sanksi terhadap Pyongyang selama bertahun-tahun untuk mencoba dan memotong dana untuk program rudal balistik itu.

China dan Rusia dalam beberapa tahun memberlakukan hak veto dengan menyarankan agar sanksi PBB terhadap Korea Utara dilonggarakan untuk tujuan kemanusiaan.

Selain itu, juga untuk menarik kembali Pyongyang ke pembicaraan internasional yang macet dan bertujuan membujuk Kim Jong-un untuk denuklirisasi.