Iran Disapu Protes dan Murka Kaum Perempuan terhadap Polisi Moral, Inilah Satuan Tersebut

ABU DHABI, KOMPAS.TV - Seorang perempuan muda Iran ditarik dari jalanan di Teheran oleh polisi moralitas yang terkenal di negara itu dan dibawa ke "pusat pendidikan ulang" untuk pelajaran kesopanan pekan lalu.

Tiga hari kemudian, perempuan bernama Mahsa Amini yang baru berusia 22 tahun itu meninggal dunia.

Pemerintah dengan tegas menolak tanggung jawab atas kematian Mahsa Amini, tetapi berita itu tetap membangkitkan murka ribuan perempuan Iran yang selama beberapa dekade menghadapi murka satuan penegak moralitas Republik Islam secara langsung.

Kisah Mahsa Amini kembali menyeret aparat disiplin keagamaan Iran menjadi pusat perhatian, menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan impunitas yang dinikmati oleh elit ulama negara itu.

Siapa polisi moralitas Iran? Simak informasinya berikut ini yang dilansir CNN, Rabu (21/9/2022).

Polisi moralitas adalah kekuatan penegak hukum dengan akses ke kekuasaan, senjata dan pusat penahanan, katanya. Mereka juga memiliki kendali atas “pusat pendidikan ulang” yang baru-baru ini diperkenalkan.

Baca Juga: Nyanyi Kematian untuk Diktator: Bisakah Gelombang Protes Mahsa Amini Tumbangkan Rezim Teokrasi Iran?

Pusat-pusat itu bertindak seperti fasilitas penahanan, di mana perempuan, dan terkadang laki-laki, ditahan karena gagal mematuhi aturan negara tentang kesopanan berdasarkan agama.

Di dalam fasilitas, para tahanan diberikan kelas tentang Islam dan pentingnya jilbab (atau hijab), dan kemudian dipaksa untuk menandatangani janji untuk mematuhi peraturan pakaian negara sebelum mereka dibebaskan.

Yang pertama dari pendirian ini dibuka pada tahun 2019, kata Hadi Ghaemi, direktur eksekutif Pusat Hak Asasi Manusia yang berbasis di New York di Iran, menambahkan bahwa “sejak pendiriannya, yang tidak memiliki dasar dalam hukum apa pun, petugas dari pusat-pusat ini secara sewenang-wenang menahan perempuan yang tak terhitung jumlahnya dengan dalih tidak mematuhi aturan wajib jilbab dari negara.”

“Perempuan-perempuan itu kemudian diperlakukan seperti penjahat, dihukum karena pelanggaran mereka, difoto dan dipaksa untuk mengikuti kelas tentang cara memakai jilbab yang benar dan moralitas Islam,” tambahnya.

Iran mendikte perempuan bagaimana mereka harus berpakaian jauh sebelum berdirinya Republik Islam saat ini.

Pada tahun 1936, penguasa pro-Barat Reza Shah melarang pemakaian cadar dan jilbab dalam upaya memodernisasi negara.

Baca Juga: Pemerintah Iran Klaim Kerusuhan Terkait Kematian Mahsa Amini Dikompori Asing, 3 WNA Ditangkap

Banyak perempuan yang melawan. Kemudian, rezim Islam yang menggulingkan dinasti Pahlavi Syah mewajibkan berhijrah pada tahun 1979, tetapi aturan itu baru ditulis menjadi undang-undang pada tahun 1983.

Sebuah gugus tugas dengan semua kekuatan lembaga penegak hukum, polisi moralitas ditugaskan untuk memastikan bahwa aturan dipatuhi.

Sejumlah gerakan anti-hijab muncul setiap beberapa tahun di Iran, sering kali menyebabkan gelombang penangkapan dan penganiayaan.

Ini termasuk “Girls of Revolution Street” tahun 2017, serta protes singkat media sosial tahun ini pada Hari Jilbab dan Kesucian Nasional negara itu, yang diperingati setiap tahun pada 12 Juli untuk mempromosikan jilbab.

Namun muncul perbedaan pendapat tentang masalah wajib hijab, baik di kalangan warga maupun di kalangan pimpinan.

Sebuah survei oleh pusat penelitian terkait parlemen pada tahun 2018 menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah orang yang percaya bahwa pemerintah harus menegakkan jilbab.

Baca Juga: Protes Kematian Mahsa Amini, Perempuan di Iran Bakar Hijab sambil Menari

Dan sebuah laporan tahun 2014 oleh Kantor Berita Pelajar Iran menunjukkan kenaikan 15 persen pada mereka yang percaya bahwa jilbab seharusnya tidak wajib.

Ada juga pergeseran retoris di antara para pemimpin negara, menyerukan “pendidikan” dan “koreksi” yang bertentangan dengan penerapan nilai-nilai Islam secara paksa, kata peneliti, Sepehri Far.

Beberapa orang mengatakan Iran perlahan mendekati titik kritis karena pemerintah menghadapi ketidakpuasan yang meningkat atas ekonomi yang lumpuh dan inflasi yang meroket yang disebabkan oleh sanksi AS.

Kematian Amini tampaknya menyatukan orang-orang Iran dari pola pikir yang berbeda, kata Sepehri Far, menambahkan kritik atas insiden tersebut tidak hanya datang dari lawan rezim, tetapi juga dari warga yang tidak punya sejarah pembangkangan sebelumnya, serta mereka yang dekat dengan kekuasaan.

Ribuan orang di seluruh Iran turun ke jalan pada Selasa malam, menurut saksi dan rekaman media sosial.

Video di media sosial menunjukkan seorang wanita memotong rambutnya sebagai protes, ketika kerumunan meneriakkan "matilah diktator" di provinsi Kerman di Iran tenggara.

Baca Juga: Penasihat Biden: Kami Tak Terkejut Gelombang Kerusuhan Melanda Iran, Kebijakannya Tak Sesuai HAM

Di bagian lain negara itu, para demonstran meneriakkan “Kami adalah anak-anak perang, ayo dan bertarung, kami akan melawan,” dan “matilah Khamenei.”

“Kali ini pengunjuk rasa tidak hanya menyerukan keadilan bagi Mahsa Amini,” kata Ghaemi. “Mereka juga menyerukan hak-hak perempuan, hak sipil dan hak asasi manusia mereka, untuk hidup tanpa kediktatoran agama.”

Meskipun ada perasaan bahwa rezim mungkin merasa rentan, beberapa mempertanyakan apakah gerakan saat ini akan berkembang atau hanya melemah dalam menghadapi tindakan keras negara.

“Protes ini tidak hanya ditindak secara brutal dan ditahan setiap kali, tetapi tidak ada yang dipimpin,” kata Tara Kangarlou, penulis “The Heartbeat of Iran,” yang tumbuh di bawah pengawasan polisi moral.

“Tumbuh sebagai remaja, kami akan memastikan kami menghindari jalan-jalan yang kami tahu akan diparkir mobil patroli polisi moralitas selama akhir pekan,” kata Kangarlou.

Dia mengatakan anak muda Iran telah berevolusi dalam “sistem opresif” untuk menjalani hidup mereka. Tetapi, katanya, “rata-rata orang Iran sudah muak.”