Utusan PBB Tegaskan Tidak Akan ke Myanmar jika Tidak Bisa Berjumpa Suu Kyi

BANGKOK, KOMPAS.TV — Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar mengatakan, tidak akan lagi mengunjungi negara Asia Tenggara itu kecuali pemerintah militernya mengizinkan bertemu dengan pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.

Seperti dilaporkan Associated Press, Senin (5/9/2022), utusan khusus PBB itu, Noeleen Heyzer dari Singapura, juga memperingatkan tentang "kenyataan tragis bahwa sejumlah besar orang akan terpaksa melarikan diri" dari Myanmar untuk mencari keselamatan, dan masyarakat internasional harus membantu memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka.

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Februari tahun lalu dari pemerintah terpilih Suu Kyi, menjerumuskan negara itu ke dalam apa yang oleh beberapa pakar PBB digambarkan sebagai perang saudara.

Suu Kyi dan tokoh-tokoh penting di kabinet dan partainya ditangkap, dan sejak itu diadili atas berbagai tuduhan yang menurut para kritikus dibuat untuk menjauhkan mereka dari politik.

Berbicara pada sebuah seminar di Singapura yang diselenggarakan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute, sebuah pusat penelitian studi Asia Tenggara, Heyzer menggambarkan penugasannya "upaya yang lebih luas oleh PBB, untuk segera mendukung jalur politik yang dipimpin Myanmar yang efektif dan damai, untuk kembali ke pemerintahan sipil berdasarkan kehendak dan kebutuhan rakyat."

Heyzer dituduh oleh pemerintah militer dan penentangnya karena terlalu banyak terlibat dengan pihak lain.

Baca Juga: Bos Junta Militer Myanmar Berkunjung ke Moskow dalam Lawatan Resmi

Dia menekankan "mandatnya sebagai aktor yang tidak memihak untuk terlibat dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar, kawasan dan global, konsisten dengan prinsip-prinsip PBB."

Suu Kyi, seorang tokoh kunci dalam politik Myanmar selama empat dekade, bahkan selama 15 tahun sebelumnya dalam tahanan rumah, tidak terlihat di depan umum sejak pengambilalihan militer.

Satu-satunya orang yang memiliki akses padanya adalah para penculiknya, satu atau dua asisten pribadi dan pengacaranya.

Dia dipindahkan bulan lalu dari tahanan rumah di sebuah lokasi rahasia yang diyakini sebagai pangkalan militer di ibu kota, Naypyitaw, ke fasilitas yang dibangun khusus di penjara kota.

Sejauh ini Suu Kyi, 77 tahun, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, termasuk hukuman tiga tahun dengan kerja paksa yang dijatuhkan pekan lalu karena dugaan kecurangan pemilu.

Tentara berusaha membenarkan pengambilalihannya dengan mengeklaim bahwa pemilihan umum November 2020, yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi dengan telak, penuh dengan penyimpangan, sebuah tuduhan yang ditentang keras oleh para pengamat pemilihan.

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Tambah Hukuman Aung San Suu Kyi 3 Tahun Penjara, Dituduh Curangi Pemilu

Bulan lalu, Heyzer melakukan kunjungan pertamanya ke Myanmar sejak pengangkatannya pada Oktober 2021, dan dalam pertemuan dengan pemimpin negara itu, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, meminta agar Suu Kyi diizinkan kembali ke rumahnya sendiri dan agar Heyzer diizinkan untuk mengunjunginya.

Junta militer berulang kali mengatakan mereka tidak dapat mengizinkan Suu Kyi dikunjungi siapa pun sementara proses hukum sedang berlangsung terhadapnya.

"Menanggapi permintaan saya untuk bertemu dengan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, jenderal senior mengindikasikan kemungkinan pertemuan pada akhirnya. Saya sekarang sangat prihatin dengan kesehatan dan kesejahteraannya, dan mengutuk hukuman kerja paksa," kata Heyzer, Senin.

"Jika saya mengunjungi Myanmar lagi, itu hanya jika saya bisa bertemu dengan Daw Aung San Suu," katanya. "Daw" adalah kehormatan yang digunakan untuk wanita yang lebih tua.

Heyzer mengatakan dia akan fokus pada kemungkinan memberikan "pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan dan aman melalui semua saluran yang tersedia" dalam upaya kerja sama antara PBB dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), di mana Myanmar menjadi anggotanya.

PBB memperkirakan 14,4 juta orang, seperempat dari populasi Myanmar, banyak dari mereka mengungsi dari rumah mereka karena perang, membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Baca Juga: Utusan Khusus PBB Tekan Junta Militer Myanmar, Rakyat Berhak atas Demokrasi

ASEAN juga berusaha memainkan peran perdamaian di Myanmar, meskipun pemerintah militer hanya memberikan kerja sama minimal dalam menerapkan konsensus lima poin yang dicapai ASEAN tentang Myanmar tahun lalu, yang isinya antara lain menyerukan dialog di antara semua pihak terkait, penyediaan bantuan kemanusiaan dan penghentian segera kekerasan.

Kritikus mengatakan pemerintah militer memblokir bantuan ke daerah-daerah di mana junta terlibat dalam pertempuran bersenjata dengan kelompok etnis minoritas yang berjuang selama beberapa dekade untuk otonomi yang lebih besar, dan pasukan pro-demokrasi yang menentang kekuasaan militer yang membuat aliansi dengan beberapa kelompok tersebut.

Heyzer mengatakan kenyataan saat ini, termasuk kurangnya kontrol pemerintah militer atas banyak daerah perbatasan, berarti harus ditemukan cara untuk memberikan bantuan langsung kepada mereka yang tinggal di sana.

Pemerintah militer mengatakan mampu memberikan bantuan yang diperlukan dan menyangkal memblokir bantuan.

"Saya berulang kali menyerukan penghentian segera pemboman udara dan jeda kemanusiaan di daerah yang ditargetkan untuk memungkinkan akses yang efektif dan aman, dan pengiriman bantuan mendesak melalui semua saluran yang ada untuk mengatasi berbagai kebutuhan dan kerentanan kemanusiaan," kata Heyzer.