Kelompok Etnis Rohingya Peringati 5 Tahun Terusir dari Kampung Halaman di Myanmar ke Bangladesh

DHAKA, KOMPAS.TV — Ratusan ribu pengungsi Rohingya memperingati ulang tahun kelima eksodus mereka dari kampung halaman di Myanmar ke Bangladesh, Kamis (25/8/2022). Sementara itu, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan negara-negara Barat lainnya terus berjanji untuk mendukung upaya para pengungsi mendapatkan keadilan di pengadilan internasional.

Melansir laporan Associated Press, dalam perkembangan besar pada Kamis, Inggris mengumumkan putaran sanksi lebih lanjut yang menargetkan bisnis terkait militer di Myanmar.

Sebuah pernyataan oleh pemerintah Inggris mengatakan, mereka yang terkena sanksi termasuk Star Sapphire Group of Companies, International Gateways Group, dan Sky One Construction dalam upaya membatasi akses militer ke senjata dan pendapatan.

Amanda Milling, menteri pemerintah Inggris urusan Asia, juga memastikan niat Inggris untuk campur tangan dalam kasus November 2019 terhadap Myanmar yang diprakarsai oleh Gambia, mencari keadilan di Pengadilan Internasional di Den Haag, yang merupakan organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kasus ini akan menentukan apakah Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida terkait dengan tindakan militer terhadap Rohingya tahun 2016 dan 2017.

Bangladesh menampung lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar selama beberapa dekade. Jumlah ini termasuk sekitar 740.000 yang melintasi perbatasan pada Agustus 2017 setelah militer Myanmar melancarkan "operasi pembersihan" terhadap etnis Rohingya, menyusul serangan oleh kelompok pemberontak.

Situasi keamanan di Myanmar memburuk sejak pengambilalihan militer tahun lalu, dan upaya untuk mengirim mereka kembali gagal.

Baca Juga: PM Bangladesh kepada PBB: Myanmar Harus Ambil Kembali Pengungsi Rohingya

Pada bulan Maret, AS menyatakan, penindasan Rohingya di Myanmar merupakan genosida setelah pihak berwenang mengonfirmasi laporan tentang kekejaman massal terhadap warga sipil oleh militer Myanmar dalam kampanye luas dan sistematis terhadap etnis minoritas.

Muslim Rohingya menghadapi diskriminasi yang meluas di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, di mana sebagian besar ditolak kewarganegaraannya dan banyak hak lainnya.

Pejabat Bangladesh menyatakan frustrasi atas pemulangan para pengungsi ke Myanmar setelah setidaknya dua upaya untuk mengirim mereka kembali gagal sejak 2017. Tetapi, Perdana Menteri Sheikh Hasina mengatakan, pemulangan mereka ke tanah mereka sendiri adalah satu-satunya solusi untuk krisis tersebut.

Menjelang peringatan itu, Menteri Dalam Negeri Bangladesh Asaduzzaman Khan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa negaranya ingin para pengungsi kembali ke Myanmar dengan selamat.

"Bangladesh ingin memastikan bahwa Rohingya dapat kembali ke rumah dengan kondisi aman di Myanmar di mana mereka tidak akan lagi dianiaya dan akhirnya akan menerima kewarganegaraan," katanya.

"Kami mendesak masyarakat internasional bekerja bersama kami untuk memberikan dukungan kepada orang-orang Rohingya, dengan menegaskan tekanan pada Myanmar untuk menghentikan penganiayaan massal dan memungkinkan pemulangan Rohingya yang aman ke rumah mereka," kata Khan.

Masalah krisis Rohingya dibawa ke pengadilan internasional di mana Myanmar membantah tuduhan melakukan kesalahan. Tetapi kekuatan global tidak puas dengan posisi Myanmar.

Baca Juga: Ingin Pulangkan Pengungsi Rohingya, Bangladesh Minta Bantuan China

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (24/8/2022), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan AS tetap "berkomitmen untuk memajukan keadilan dan akuntabilitas" untuk Rohingya dan semua orang Myanmar.

"Kami terus mendukung Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar, kasus di bawah Konvensi Genosida yang diajukan Gambia terhadap Burma ke Mahkamah Internasional, dan pengadilan yang kredibel di seluruh dunia yang memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan kekejaman militer Burma," kata Blinken.

Secara terpisah, pernyataan bersama oleh Perwakilan Tinggi atas nama Uni Eropa, dan menteri luar negeri Australia, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Inggris dan AS mengatakan, mereka tetap prihatin dengan pantauan misi pencari fakta PBB terkait pola yang konsisten dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. Banyak di antara pelanggaran HAM itu merupakan kejahatan berat, menurut hukum internasional.

“Kami juga mengakui inisiatif lain untuk meminta pertanggungjawaban pelaku, termasuk upaya Gambia di hadapan Mahkamah Internasional, yang saat ini sedang memeriksa apakah kekejaman yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap Rohingya sama dengan genosida,” bunyi pernyataan itu.

"Kami menegaskan kembali bahwa Myanmar harus mematuhi perintah tindakan sementara Mahkamah Internasional," katanya.

Kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch juga mendesak adanya tindakan.

Dalam sebuah pernyataan, Human Rights Watch mengatakan peringatan itu harus mendorong pemerintah yang peduli untuk berbuat lebih banyak dalam meminta pertanggungjawaban militer Myanmar dan mengamankan keadilan dan keselamatan bagi etnis Rohingya di Bangladesh, Myanmar dan di seluruh wilayah.

“Pemerintah harus menandai peringatan lima tahun kampanye yang menghancurkan terhadap Rohingya dengan strategi internasional yang terkoordinasi untuk adanya akuntabilitas dan keadilan, yang mengacu pada masukan Rohingya,” kata Elaine Pearson, penjabat direktur Asia di Human Rights Watch.