Putin Disebut akan Minta Kim Jong-un Kirim 100.000 Tentara ke Ukraina, Imbalannya Energi dan Gandum

MOSKOW, KOMPAS.TV - Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan meminta bantuan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, terkait perang di Ukraina.

Menurut sejumlah laporan di Rusia, Putin siap menukar pasokan energi dan gandum dengan 100.000 tentara Korea Utara.

Hubungan Korea Utara dan Rusia memang tengah mesra setelah rezim Kim Jong-un mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Donetsk serta Luhansk, wilayah separatis di Ukraina.

Menurut laporan kantor berita pro-Rusia, Regnum, Korea Utara sendiri melalui saluran diplomatiknya mengungkapkan siap membantu memperbaiki kerusakan di Ukraina timur.

Baca Juga: Ini Kolonel Perempuan Pertama Rusia yang Tewas Terbunuh di Ukraina, Diberi Gelar Pahlawan

Daily Mail yang mengutip Regnum mengungkapkan, Korea Utara juga siap menyuplai pasukan untuk membantu Rusia di Ukraina.

Mereka dilaporkan bakal dikerahkan untuk membantu pasukan pemberontak pro Rusia, Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR).

“Negara itu (Korea Utara) siap mengirimkan hingga 100.000 pasukan ke Donbas,” bunyi laporan Regnum.

“Pyongyang akan mampu mengirimkan unit taktisnya ke Donbas,” tambahnya.

Sebagai imbalannya, Rusia akan memasok gandum dan energi untuk Korea Utara yang tengah dilanda krisis ekonomi dan pangan.

Ahli pertahanan, Kolonel Igor Korotchenko mengatakan kepada TV pemerintah Rusia, Rossiya 1, Rusia tak perlu malu menerima uluran tangan Kim Jong-un.

“Ada laporan-laporan mengenai 100.000 sukarelawan Korea Utara disiapkan untuk dikirim dan ambil bagian dalam konflik ini,” ujarnya.

Pada program di saluran TV tersebut, pernyataan Korotchenko soal relawan itu sempat dipertanyakan karena Korea Utara mewajibkan seluruh rakyatnya patuh, jadi bagaimana mungkin kerelaan itu ada.

Namun, ia menegaskan warga Korea Utara kuat dan bukan penuntut. Menurut Korotchenko, yang paling penting adalah mereka termotivasi.

“Kita seharusnya tidak malu menerima uluran tangan Kim Jong-un,” ujarnya.

“Jika sukarelawan Korea Utara dengan sistem artileri mereka, banyaknya pengalaman dengan perang serangan balik dan sistem roket peluncuran ganda buatan Korea Utara, ingin berpartisipasi dalam konflik ini, mari kita beri lampu hijau untuk dorongan sukarela mereka,” tambahnya.

Korotchenko menegaskan, merupakan hak kedaulatan DPR dan LPR jika ingin membuat kesepakatan dengan Korea Utara.

Ikatan hubungan Rusia dan Korea Utara bisa ditarik mundur hingga 1948, ketika Uni Soviet menjadi negara pertama yang mengakui Korea Utara.

Baca Juga: Ukraina Semakin Yakin Putin Gunakan Tubuh Pengganti, Beberkan Temuan Ini

Uni Soviet juga mendukung Korea Utara ketika Perang Korea.

Hubungan kedua negara bahkan berlanjut hingga pembubaran Uni Soviet, khususnya dengan Putin setelah ia terpilih jadi Presiden Rusia pada 2000.

Kim Jong-un juga menerima undangan untuk mengunjungi Rusia pada 2015, dan keduanya bertemu di Vladivostok pada 2019.

Saat Putin melakukan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, Korea Utara merupakan satu dari lima negara yang menentang resolusi PBB yang mengutuk invasi tersebut.