Membunuh Abe, Menyerang Demokrasi: Ketika Seluruh Jepang Bersatu Melawan Terorisme

“Di tengah pemilihan umum kita, yang mana merupakan fondasi demokrasi, kita tidak boleh membiarkan kekerasan membungkam kebebasan berpendapat kita,” kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

Di Jepang, walaupun terdapat standar hidup dan keamanan tinggi, beberapa kali muncul aksi kekerasan ekstrem. Serangan-serangan ini kerap dilakukan oleh pelaku yang merasakan kegagalan atau isolasi.

Baca Juga: Menyeramkan! Pria Berpenampilan seperti Joker Tikam Penumpang Kereta, 17 Orang Terluka

Salah satunya adalah aksi penusukan di kereta bawah tanah Tokyo pada Oktober 2021 lalu. Seorang pria berkostum Joker menusuk seorang lansia, lalu membakar gerbong sebelum memburu penumpang lain.

Dalam konteks politik, di Jepang, pembunuhan paling mencengangkan usai Perang Dunia Kedua terjadi pada 1960. Waktu itu, Inejiro Asanuma, seorang pemimpin sosialis, diserang menggunakan pedang saat berpidato di hadapan ribuan hadirin.

Akan tetapi, untuk kekerasan senjata api, ceritanya berbeda. Jepang memiliki salah satu hukum pembatasan senjata api paling ketat sedunia.

Undang-undang ini didasarkan pada kebijakan pemerintah pendudukan Amerika Serikat (AS) pada 1946. 

Kontrol yang ketat membuat insiden yang melibatkan senjata api teramat jarang di Jepang. Pada 2020, menurut data terkini dari Kementerian Hukum Jepang, polisi melakukan 21 penangkapan terkait senjata api, 12 di antaranya terkait geng kriminal.

Baca Juga: Jepang Punya Kontrol Senjata Ketat dan Tingkat Kriminalitas Rendah, Kenapa Shinzo Abe Ditembak Mati?

Kekerasan senjata api yang menyasar politikus pun teramat jarang. Di antaranya adalah pembunuhan Wali Kota Nagasaki Iccho Ito pada 2007. Pada 1994, Perdana Menteri Morihiro Hosokawa ditembak ketika berpidato, tetapi tembakan ini meleset.

Di lain sisi, profesor hubungan internasional dan politik di Universitas Kristen Internasional Tokyo, Stephen Nagy, menyebut sebagian kalangan mempertimbangkan pembunuhan Abe sebagai “insiden pelaku tunggal (lone wolf)”, bukan serangan terhadap demokrasi.

“Masalah utamanya adalah tentang vakumnya kepemimpinan yang akan muncul karena faksi politik terbesar (faksi Abe) telah kehilangan pemimpinnya dan akan berimplikasi pada perjalanan politik dalam negeri,” kata Nagy.

Keamanan untuk pemimpin politik di Jepang sendiri cenderung lebih longgar dibanding negara lain. Keamanan ketat terkadang diterapkan untuk mengawal agenda internasional yang penting atau khusus.

Baca Juga: Pengakuan Polisi Jepang atas Pembunuhan Shinzo Abe, Ada Kelemahan di Keamanan Eks PM Jepang

Pengamanan yang cenderung longgar itu sebagian dikarenakan persepsi minimnya ancaman bagi politikus.

Akan tetapi, pembunuhan Abe dapat menjadi titik perubahan pengamanan pejabat tinggi di Jepang. Negara ini terbiasa memiliki lingkungan yang cukup aman bagi politikus untuk bercakap dan berjabat tangan dengan warga biasa.

“Itu adalah lingkungan yang menyenangkan, tetapi kita mungkin akan kehilangan itu,” kata Profesor Fukuda.

“Dalam masyarakat tempat risiko pembunuhan itu realistis, level pengamanan harus ditingkatkan. Ini adalah perkembangan yang disayangkan, tetapi kita tidak bisa melindungi keamanan kita dengan cara lain,” pungkasnya.

Baca Juga: Koalisi Partai Berkuasa Jepang Kuasai Mayoritas Kursi Parlemen, Efek Pembunuhan Shinzo Abe?