PM Sri Lanka Undang Kelompok Pemuda Pengunjuk Rasa Jadi Bagian dari Pemerintahan

KOLOMBO, KOMPAS.TV — Perdana Menteri (PM) Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Minggu (29/5/2022), mengatakan kelompok mahasiswa dan pemuda yang berunjuk rasa akan diundang untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Langkah itu merupakan bagian dari reformasi politik yang dia usulkan untuk menyelesaikan krisis politik negara yang dipicu oleh keruntuhan ekonomi.

Seperti dilansir Associated Press, Minggu, PM Ranil Wickremesinghe mengatakan, di bawah usulan reformasi konstitusi, kekuasaan presiden akan dipangkas dan kekuasaan parlemen diperkuat.

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi ke seluruh negeri, dia mengatakan, pemerintahan akan berbasis luas melalui komite parlemen di mana anggota parlemen, pemuda dan ahli akan bekerja sama.

“Pemuda menyerukan perubahan dalam sistem yang ada. Mereka juga ingin mengetahui isu-isu terkini. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk menunjuk empat perwakilan pemuda untuk masing-masing dari 15 komite ini,” kata Wickremesinghe.

Para pengunjuk rasa yang sebagian besar terdiri dari kaum muda berkemah di luar kantor presiden selama lebih dari 50 hari.

Mereka menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa, dan menuntut Gotabaya beserta keluarganya bertanggung jawab atas krisis ekonomi terburuk di negara itu.

Baca Juga: Tanker Minyak Rusia Berlabuh di Sri Lanka yang Dihajar Krisis dan Sudah Kehabisan Bahan Bakar

Mereka juga menginginkan perombakan sistem pemerintahan, dengan mengatakan pemerintahan berturut-turut sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948, telah salah mengurus negara sehingga berakibat krisis ekonomi dan sosial.

Mahasiswa memimpin protes hampir setiap hari di ibu kota Kolombo dan di tempat lain ketika Sri Lanka berada di ambang kebangkrutan.

Sri Lanka gagal membayar pinjaman luar negerinya, dan sedang berjuang melawan kekurangan akut barang-barang penting seperti gas untuk memasak, bahan bakar, dan obat-obatan.

Rakyat terpaksa menunggu berjam-jam dalam antrean yang mengular panjang untuk mencoba membeli barang dan banyak yang masih pulang dengan tangan kosong.

Cadangan mata uang asing Sri Lanka menyusut menjadi hanya cukup untuk membeli dua minggu impor yang dibutuhkan.

Bulan lalu, pihak berwenang mengumumkan penangguhan pembayaran utang luar negeri senilai hampir USD7 miliar yang jatuh tempo tahun ini.

Baca Juga: Harga BBM di Sri Lanka Naik Lagi, Pasokan Minim hanya Cukup untuk Satu Hari, Utang Menumpuk

Sri Lanka harus membayar USD25 miliar utang luar negeri hingga tahun 2026. Total utang luar negeri negara kepulauan di Samudera Hindia itu sebesar USD51 miliar.

Menurut proposal Wickremesinghe, salah satu perwakilan pemuda akan ditunjuk oleh apa yang disebut "parlemen pemuda" dan tiga lainnya akan datang dari kelompok-kelompok pemrotes dan organisasi aktivis lainnya.

"Metodologi yang digunakan untuk memilih individu-individu ini dapat diputuskan oleh para pemuda, organisasi itu sendiri,” kata Wickremesinghe.

Belum ada komentar langsung dari kelompok pemuda untuk proposal tersebut.

Membentuk komite parlementer berbasis luas tampaknya dapat dilakukan di bawah konstitusi saat ini, tetapi reformasi yang lebih luas seperti mengurangi kekuasaan presiden akan membutuhkan persetujuan Mahkamah Agung dan dua pertiga mayoritas parlemen.

Belum jelas kapan rancangan undang-undang itu akan diperkenalkan di parlemen Sri Lanka untuk diperdebatkan.

Baca Juga: Makin Parah, Sri Lanka Kini Kehabisan Bensin dan Uang Tunai Valuta Asing untuk Impor Obat-Obatan

Kekerasan meletus sejak 9 Mei, ketika pendukung Rajapaksa menyerang pengunjuk rasa damai. Sembilan orang termasuk seorang anggota parlemen dari partai yang memerintah, tewas dan rumah para menteri kabinet dibakar.

Kerusuhan hampir menghancurkan dinasti Rajapaksa setelah saudara laki-laki presiden, Mahinda Rajapaksa, mengundurkan diri sebagai perdana menteri.

Tiga saudara kandung presiden dan seorang keponakan sudah mundur dari jabatan kabinet mereka.

Sri Lanka diperintah oleh sistem presidensial eksekutif yang kuat selama hampir 45 tahun, dan Presiden Gotabaya Rajapaksa memperkuatnya lebih lanjut dengan perubahan konstitusi segera setelah ia terpilih secara besar-besaran pada 2019.

Wickremesinghe mengatakan, untuk mendapatkan paket bailout Dana Moneter Internasional (IMF), dia telah punya rencana reformasi ekonomi yang siap dalam waktu dua minggu untuk kemudian dimintakan persetujuan dari institusi keuangan internasional tersebut.