Rencana Pemberlakuan Cuti Haid yang Digaji Jadi Perdebatan Politik Panas dan Sengit di Spanyol

Tetapi serikat pekerja utama Spanyol lainnya, CCOO, menyambut baik langkah yang diusulkan dan menyebutnya sebagai "kemajuan legislatif" utama yang akan mengenali masalah kesehatan yang telah "diabaikan" sampai sekarang.

Menteri Ekonomi Nadia Calvino, mantan direktur jenderal anggaran di Komisi Eropa yang tergabung dalam partai Sosialis, mengatakan beberapa rancangan saat ini sedang dikerjakan.

"Pemerintah tidak akan pernah mengambil tindakan yang menstigmatisasi perempuan," katanya kepada wartawan hari Kamis ketika ditanya tentang kontroversi tersebut.

Ketua oposisi utama Partai Populer (PP), Alberto Nunez Feijoo, mengatakan terserah kepada dokter untuk memutuskan kapan cuti sakit diperlukan.

Baca Juga: Ratu Denmark dan Raja Spanyol Dipastikan Positif Terinfeksi Covid-19

Dia menuduh pemerintah berusaha mengalihkan perhatian dari skandal mata-mata ponsel dengan tindakan tersebut.

Ana Ferrer, dari Asosiasi Korban Endometriosis (endometriosis adalah suatu kondisi yang dapat menyebabkan gejala menstruasi yang lebih parah), mengatakan dia khawatir tindakan itu akan mengarah pada "diskriminasi" terhadap perempuan meskipun itu bermaksud untuk melindungi hak-hak mereka.

"Yang kami butuhkan, lebih dari cuti adalah pengakuan atas disabilitas kami," kata Ferrer.

Rancangan UU kesehatan reproduksi juga menyerukan penghapusan pajak pertambahan nilai pada beberapa produk pembalut perempuan seperti tampon.

Ini juga akan mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan akses aborsi di rumah sakit swasta, dan mengubah undang-undang yang mengizinkan anak di bawah umur berusia 16 dan 17 tahun untuk mengakhiri kehamilan tanpa persetujuan orang tua mereka.

Spanyol mendekriminalisasi aborsi pada tahun 1985 dalam kasus pemerkosaan, jika janin cacat atau jika kelahiran menimbulkan risiko fisik atau psikologis yang serius bagi ibu.

Cakupan undang-undang tersebut diperluas pada tahun 2010 untuk mengizinkan aborsi sesuai permintaan dalam 14 minggu pertama kehamilan, tetapi akses ke prosedur tersebut diperumit oleh fakta bahwa banyak dokter di rumah sakit umum menolak untuk melakukan aborsi.