BBC Hentikan Sementara Kerja Jurnalistik di Rusia usai UU Kriminalisasi Jurnalisme Konflik Disetujui

LONDON, KOMPAS.TV - BBC untuk sementara menangguhkan pekerjaan jurnalistiknya di Rusia, sebagai tanggapan atas undang-undang baru yang mengancam akan memenjarakan siapa pun yang dianggap Rusia menyebarkan berita "palsu" tentang perang dan kerja angkatan bersenjata.

Direktur Jenderal BBC Tim Davie mengatakan undang-undang itu tampaknya mengkriminalisasi proses jurnalisme yang independen.

Kremlin menolak konflik yang disebut perang, alih-alih menyebutnya sebagai "operasi militer khusus".

BBC News dalam bahasa Rusia akan tetap diproduksi dari luar negeri.

Akses ke situs-situs BBC saat ini dibatasi di Rusia, sementara outlet berita Deutsche Welle, Meduza dan Radio Liberty juga memiliki layanan terbatas, kata kantor berita milik negara Rusia RIA.

Baca Juga: Parlemen Rusia Loloskan RUU yang Mungkinkan Putin Kembali jadi Presiden hingga 2036

Menanggapi undang-undang yang disetujui oleh parlemen Rusia, Direktur Jenderal BBC Tim Davie mengatakan, tidak punya pilihan lain selain menangguhkan sementara pekerjaan seluruh jurnalis BBC News dan staf pendukung mereka di Federasi Rusia, sementara pihaknya menilai implikasi penuh dari perkembangan yang tidak diinginkan ini.

"Layanan BBC News kami dalam bahasa Rusia akan terus beroperasi dari luar Rusia," kata Tim Davie seperti dilaporkan BBC, Jumat (5/3/2022).

“Keamanan staf kami adalah yang terpenting dan kami tidak siap untuk mengekspos mereka pada risiko tuntutan pidana hanya karena melakukan pekerjaan mereka," tegas Tim Davie.

"Kami tetap berkomitmen untuk menyediakan informasi yang akurat dan independen bagi khalayak di seluruh dunia, termasuk jutaan orang Rusia yang menggunakan layanan berita kami. Wartawan kami di Ukraina dan di seluruh dunia akan terus melaporkan invasi ke Ukraina."

Parlemen Rusia dengan suara bulat hari Jumat menyetujui RUU yang mengkriminalisasi penyebaran yang disengaja dari apa yang dianggap Rusia sebagai laporan "palsu". RUU itu setelah mendapat persetujuan parlemen akan ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin dan mulai berlaku pada hari Sabtu (6/3/2022).