Pemerintah Belanda Meminta Maaf atas Kekejaman Tentara Masa Perang Kemerdekaan Indonesia 1945 - 1949

Tahun 1969, pemerintah Belanda menyimpulkan pasukannya secara keseluruhan telah berperilaku benar selama konflik, tetapi mengakui pada tahun 2005 bahwa mereka "berada di sisi sejarah yang salah".

Pada Maret 2020, saat berkunjung ke Indonesia, Raja Willem-Alexander membuat permintaan maaf yang mengejutkan atas kekerasan yang dilakukan Belanda.

Pemerintah Belanda kemudian menawarkan kompensasi 5.000 euro kepada anak-anak korban eksekusi tentara Belanda selama konflik, setelah sebelumnya pada tahun 2013 memberi kompensasi kepada janda-janda dari satu pembantaian yang terkenal di Desa Ragawede pada tahun 1947.

Rutte mengulangi, bahwa tawaran Belanda untuk menyelesaikan klaim kompensasi tetap terbuka.

Penelitian tersebut menemukan bahwa pemerintah Belanda mengirim tentara yang tidak dilatih dengan baik untuk mencapai misi yang mustahil berhasil. Beberapa kemudian terlibat dalam tindakan penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum dan penggunaan senjata yang tidak proporsional.

Baik Rutte maupun akademisi yang terlibat dalam penelitian tersebut, menolak untuk membahas apakah Belanda mungkin bertanggung jawab atas kejahatan perang dalam konflik tersebut.

"Itu urusan jaksa penuntut umum," kata Rutte. "Laporan itu memang tidak ditulis dari sudut pandang hukum tetapi dari sudut sejarah, tetapi bagaimanapun juga, hal-hal yang terjadi di sana saat itu, hari ini kami kutuk sepenuhnya."

Penelitian itu mencatat pemerintah dan militer Belanda mendapat dukungan dari masyarakat yang setuju dan media yang tidak kritis, di mana semuanya berakar pada "mentalitas kolonial".

"Jelas bahwa di setiap tingkat, Belanda tanpa ragu menerapkan standar yang berbeda untuk ... 'subyek' kolonial," seperti tertulis pada ringkasan temuan penelitian.

Meskipun penelitian tersebut berfokus pada tindakan Belanda, penelitian itu mencatat pasukan Indonesia juga menggunakan kekerasan "intens", dan menewaskan sekitar 6.000 orang pada fase awal konflik, dengan sasaran orang Eurasia atau indo-eropa, warga Maluku, dan kelompok minoritas lainnya.