Presiden Kazakhstan Tolak Penyelidikan Internasional Terkait Krisis Berdarah di Negaranya

"Saya tidak tahu berapa lama saya akan menjadi Presiden Kazakhstan, tetapi saya benar-benar tahu bahwa, sesuai dengan Konstitusi, tidak lebih dari dua periode. Tidak akan ada perubahan undang-undang, apalagi Konstitusi."

Ketidakstabilan yang mematikan Kazakhstan telah merusak reputasi stabilitas yang diproyeksikan oleh kepemimpinan negara ini.

Hal ini sekaligus juga menyoroti perebutan kekuasaan di puncak pemerintahan, dimana pemerintah mengumumkan penangkapan mantan kepala keamanan nasional yang dekat dengan Nazarbayev atas tuduhan merencanakan kudeta pada hari-hari setelah bentrokan dan penjarahan mengguncang kota terbesar Almaty dan beberapa kota besar lainnya.

Tokayev menandai berakhirnya era Nazarbayev dalam pidato awal bulan ini, ketika dia mengkritik mentornya karena berada di pucuk ketidaksetaraan dan dalamnnya jurang kaya dan miskin yang merusak Kazakhstan.

Tetapi pada hari Jumat, ketika ia menerima kepemimpinan partai yang berkuasa, partai Nur Otan, dari Nur-Sultan Nazarbayev, Tokayev melunakkan kritik yang dia lancarkan sebelumnya terhadap orang kuat yang secara luas dipandang sebagai penentu Kazakhstan sebelum krisis.

"Presiden pertama melakukan banyak hal untuk mengubah negara kita menjadi negara yang kuat," katanya di kongres online Nur Otan, di mana Nazarbayev juga hadir saat itu.

Nazarbayev mempertahankan status konstitusional Pemimpin Bangsa, yang saat ini memberinya kekebalan dari penuntutan dan beberapa hak istimewa pembuatan kebijakan.

Baca Juga: Pasukan Aliansi CSTO yang Dipimpin Rusia Bersiap Pulang dari Kazakhstan

Parlemen Eropa mengadopsi resolusi menuntut penyelidikan internasional yang tepat atas kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Kazakhstan selama kekerasan.

Sebagian warga yang ditahan selama krisis, setelah pembebasan mengklaim mereka disiksa oleh polisi saat berada dalam tahanan.

Warga lainnya menuduh tentara menembaki mobil sipil selama keadaan darurat yang berakhir pekan lalu.

Jaksa negara bagian Kazakhstan mengatakan bahwa lebih dari 450 orang yang ditahan sedang diselidiki karena terorisme dan kejahatan yang terkait dengan gangguan publik.

Sebuah kontingen lebih dari 2.000 tentara dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif yang dipimpin Rusia tiba di negara itu pada 6 Januari dan menyelesaikan penarikannya sekitar dua minggu kemudian setelah situasi stabil.