Kompas TV internasional kompas dunia

Persetujuan DPR atas Nominasi Andika Perkasa Jadi Panglima TNI Diberitakan Positif Media Dunia

Kompas.tv - 6 November 2021, 20:06 WIB
persetujuan-dpr-atas-nominasi-andika-perkasa-jadi-panglima-tni-diberitakan-positif-media-dunia
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa meninjau latihan gabungan Garuda Shield ke-15 Tahun 2021 antara TNI AD dan US Army di Makalisung, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Senin (9/8/2021). (Sumber: Dispenad)
Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Vyara Lestari

JAKARTA, KOMPAS.TV - Media dunia dan kawasan memberitakan secara positif keputusan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang menyetujui calon yang diajukan Presiden Joko Widodo untuk memimpin TNI saat Indonesia berupaya meningkatkan keamanan untuk membuka kembali ekonominya setelah pandemi, dan ketika sengketa wilayah maritim, terutama di Laut China Selatan makin memanas.

Jenderal Andika Perkasa, 56 tahun, akan menjadi komandan angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut, termasuk marinir.

Ayah mertuanya, pensiunan Jenderal A. M. Hendropriyono, adalah mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan loyalis Joko Widodo sejak menjabat sebagai gubernur ibu kota, Jakarta.

Sebagai Panglima TNI, Jenderal Perkasa akan bertanggung jawab membela negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangkaian serangan teroris.

Baca Juga: Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan, Andika Perkasa Disetujui DPR Jadi Panglima TNI

Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat jalani fit and proper test di DPR. (Sumber: Tangkapan layar Breaking News Kompas TV)

Mencegah ancaman tersebut akan menjadi kunci keberhasilan rencana Jokowi meningkatkan perekonomian dengan menjadi tuan rumah berbagai acara internasional, seperti MotoGP, L'Etape Indonesia oleh Tour de France, dan KTT G20 tahun depan, seperti dilansir Bloomberg yang dikutip Straits Times, Sabtu (6/11/2021)

Komisi 1 DPR yang memberi persetujuan itu akan menyerahkan hasilnya untuk segera disetujui dalam rapat paripurna, kata Ketua Komisi 1 Meutya Viada Hafid dalam keterangannya di YouTube, Sabtu.

Persetujuan itu juga berarti Jenderal Perkasa harus memastikan persiapan keamanan pemilihan umum 2024 dan meningkatkan kemampuan militer dan pertahanan di Laut Natuna, hamparan perairan kaya gas yang berbatasan dengan Laut China Selatan, dengan anggaran yang direncanakan lebih dari 12 triliun rupiah selama lima tahun ke depan, seperti dilansir Straits Times.

 




Sumber : Bloomberg/Straits Times




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x